Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

20:35 - Reses di Kampung Halaman, ...
15:19 - Soal Rasionalisasi Anggara...
19:12 - Terkait Pimpinan Sementara...
12:17 - Penerimaan Tenaga Honorer,...
11:37 - Pemberhentian 36 SPD Dikri...
15:44 - Pengerukan Pelabuhan Baru ...
21:35 - DPRD Bengkalis Kecewa, Ka...
08:03 - Tidur saat Sidang Paripurn...
15:00 - Tidur saat Sidang, BK DPRD...
20:28 - Sarana UNBK SMK Masih Kura...
15:58 - SK PD Tak Kunjung Ada, UED...
10:58 - Pelantikan PAW Anggota DPR...
16:58 - Buka Sampai Larut Malam, S...
16:53 - Perda CSR Harus Digesa, Ma...
21:37 - Soal Izin Indomaret dan Al...
21:26 - Hearing Soal Indomaret dan...
20:55 - Usai Hearing Dengan DPRD B...
15:22 - DPRD Tegaskan Pembenahan S...
19:02 - Abdul Kadir Akhirnya Resmi...
07:23 - Abdul Kadir Siap Pimpin DP...
 
ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN BENGKALIS
"Menguak Pemikiran Empat Nahkoda Muda Wakil Rakyat"
Kamis, 02/06/2016 - 10:28:48 WIB

Pada periode 2014-2019, Partai Amanat Nasional (PAN) tampil sebagai pemenang pemilu legislative (pileg) tahun 2014 di kabupaten Bengkalis dan berhak atas jatah kursi ketua DPRD yang diisi oleh H.Heru Wahyudi SH. Diposisi Wakil-Wakil Ketua ditempati Partai Golongan Karya (Golkar) yang mengusung DR.H.Indra Gunawan bersama dua wakil ketua lainnya yaitu Zulhelmi SHI dari Partai Keadilan Sejahtera dan Kaderismanto (Partai Demokrasi Indonesia Perjaungan/PDI.P).

Berikut pokok-pokok pemikiran dan gagasan dari keempat nahkoda muda di-pucuk pimpinan DPRD Bengkalis, dimana keempatnya masih berusia dibawah 50 tahun dan sangat aktif serta agresif dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat dan sangat dikenal luas masyarakat Negeri Junjungan.

H. Heru Wahyudi SH
Ketua DPRD Bengkalis (Partai Amanat Nasional)




Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa penyusunn Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang menjadi sarana untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku (stakeholders) pembangunan guna mematangkan RKPD yang dihasilkan oleh Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD).

Heru mengharapkan Musrenbang-Musrenbang Kabupaten Bengkalis setiap tahun menjadi momen yang strategis yang akan membahas dan membicarakan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya. Untuk kemudian selanjutnya menjadi arahan dan acuan dalam menyusun APBD Kabupaten Bengkalis pada setiap Tahun Anggaran.

Kemudian tukas ayah satu anak ini, permasalahan umum yang dihadapi di daerah Kabupaten Bengkalis memerlukan perhatian serius bagi kita semua , untuk segera ditangani dan diselesaikan agar tidak berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan. Adapun permasalahan tersebut secara garis besar masih seperti tahun sebelumnya dan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sengketa tapal batas antara masyarakat dengan perusahaan masih terjadi. Begitu juga konflik antara perusahaan yang ada di Kecamatan Pinggir dan Mandau. Sengketa antara masyarakat desa dengan desa yang lain juga masih saja terjadi serta ganti rugi pembangunan jalan, begitu juga sengketa batas kecamatan dan batas Kabupaten.

2. Ketergantungan yang tinggi kepada dana bagi hasil minyak dan gas dan tidak termemanfaatkan alokasi dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan kurangnya alokasi dana dari provinsi sehingga daerah menjadi terlena dan tidak menggali potensi pajak - pajak daerah lainnya seperti Pajak Hotel dan Resoran, pajak reklame serta pajak-pajak lainnya.

3. Masih lamanya pengurusan perizinan, dan belum jelasnya batas  waktu pengurusan perizinan maupun non perizinan, baik pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten yang ditandai dengan lemahnya kinerja aparatur dan belum dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) , masih adanya pungutan liar, biaya yang tidak transparan dan tidak menggunakan Standar Pelayanan Minimal(SPM) ke depan masyarakat kategori miskin jika berurusan dengan pelayanan publik harus dinomor satukan dan gratis.

4.Pelimpahan kewenangan diberikan Bupati kepada Satuan Kerja terutama kepada Camat.

5. Masih rendahnya realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2015, masih banyak kegiatan yang belum selesai dikerjakan di akhir tahun 2015 bahkan diberi tambahan waktupun kegiatan masih belum selesai. Hal ini harus diantisipasi baik dari sisi administrasi maupun dari sisi hukum. Antisipasi juga untuk tahun-tahun mendatang yaitu Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dinilai lamban dalam proses pengumuman lelang. Diharapkan rekomendasi yang diberikan Pansus ULP agar dilaksanakan.

7. Antisipasi terhadap keterlambatan pembayaran keuangan, misalnya gaji PNS dan non PNS terutama di awal-awal tahun.

8. Alokasi Dana Desa, bantuan Desa dari APBN/APBD I dan Inbup, harus lebih transparan, aparat pemerintahan desa   agar diberikan bimbingan tekhnis mengenai penggunaan dana tersebut.

9. Hasil reses yang sudah diparipurnakan belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

10.Bantuan sosial untuk sekolah agama negeri maupun swasta, mesjid dan mushalla harus tetap diberikan, daerah daerah lain tetap memberikan bantuan ini.

11.Keberpihakan terhadap pendidikan berbasis budaya melayu agar bias mengejar Visi Riau 2020.

12.Pemberian pelatihan terhadap pelaku dan peminat Budya Melayu dan permainan rakyat sebagai salah satu daya tarik wisata dan sekaligus pelestarian Budaya Melayu.

DR.H. Indra Gunawan MH
Wakil ketua DPRD Bengkalis (Partai Golongan Karya)




Tiga priode duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Bengkalis, tak terhitung banyak asam garam yang dikenyam. Di rumah rakyat itu, sejumlah posisi juga pernah dijabatnya, mulai dari anggota biasa, Ketua dan Wakil Ketua.

Berpenampilan jauh dari formal bahkan terkesan selengehan seperti menyatu dengan sikap keseharian. Santai duduk di kepai kopi bersama masyarakat, atau berolahraga badminton di salah satu gor membuat pria satu anak ini tak sulit ditemui. Karena di sanalah hampir saban hari dia menghabiskan waktu senggang di sela-sela kosongnya aktifitas di gedung rakyat atau sepulang dari menemui konstituen.

Untuk apresiasi yang diberikan, Ketua Rumpun Dagang Melayu Bengkalis ini tidak menampiknya. Butuh kerja keras dan sikap cerdas agar kepercayaan masyarakat tidak luntur kemudian memudar lalu berbalik menyerang. Pahami apa yang menjadi keinginan konstituen, lalu menjadikannya sebuah tanggung jawab dan diperjuangkan dengan komitmen.
Memasuki masa tugas di priode ketiga, azam dan tekadnya tetap ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Masih terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai persoalan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, pelayanan dunia kesehatan dan peningkatan SDM (pendidikan).

Diakui, masih terlalu banyak infrastruktur dasar yang belum terbangun dengan baik. Jalan-jalan poros masih banyak yang rusak dan perlu peningkatan. Sarana air bersih yang baru dinikmati sebagian masyarakat, jalan-jalan lingkungan yang belum tuntas, sarana pendidikan yang  belum merata serta fasilitas kesehatan yang harus mendapat perhatian.

"Tiga priode ini belum apa-apa, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Masih butuh kerja keras dan perhatian kita. Belum semua nelayan dilengkapi dengan sarana tangkap memadai, tidak semua petani mampu membali pupuk atau saprodi, belum semua warga menikmati jaringan listrik, bahkan masih ada sebagian masyarakat terpaksa manggunakan air asin untuk mandi dan mencuci. Inilah sekian banyak PR yang mesti dituntaskan," ungkap Eet penyandang gelar Doktor ini.

Diharapkannya kepada pasangan kepala daerah baru (Amril Mukhminin dan Muhammad) dapat segera melakukan percepatan pembangunan disemua sektor yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harus diakui, Negeri Junjungan masih dihadapkan pada masalah infrastruktur, perekonomian, serta sumber daya manusia.

Sama seperti Heru Wahyudi dan dua kolega pimpinan DPRD Bengkalis lainnya, kepemimpinan yang pro rakyat akan memberikan hasil yang maksimal, tentu dengan mensinergikan hubungan antar lembaga baik ekskeutif, legislative dan yudikatif. Membangunan Bengkalis tidak cukup dengan teori atau retorika, tapi bagimana pemenuhan hajat hidup orang banyak melalui infrastruktur di bidang jalan, jembatan, sarana pendidikan, kesehatan dan sumber perekonomian harus digerakkan sebagai lokomotif utama.

Zulhelmi SHI
Wakil Ketua DPRD Bengkalis (Partai Keadilan Sejahtera)




Tamatan Universitas Islam negeri (UIN) Sutan Syarif Qasim (SSQ) Pekanbaru ini dipercaya partai-nya menjadi salah satu unsur pimpinan di DPRD Bengkalis. Duduk sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bengkalis-Bantan semakin menguatkan tekatnya untuk mengabdi secara utuh pada kampung halamannya, Bengkalis.

Zulhelmi SHI yang baru berusia 34 tahun ini, memegang jabatan wakil ketua di DPRD Bengkalis. Pada saat menuntut ilmu sewaktu kuliah di Pekanbaru, ia berfikir suatu hari nanti setelah tamat akan mengabdi di tanah kelahirannya Bengkalis. Setamat kuliah ia awalnya mengabdi sebagai guru di Aliyan Darul Ulum Bantan Tua kecamatan Bantan.

Ia mengutarakan niat hatinya mengabdi ke Bengkalis tidak lain adalah untuk mewujudkan civil society atau masyarakat madani yang sejahtera dan berkeadilan sosial sesuai dengan tujuannya dari awal mengabdi sebagai guru dan sekarang menjadi anggota DPRD Bengkalis periode 2014-2019.

DPRD Bengkalis  menurutnya sebagai sebuah lembaga yang bersifat kolektif, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, baik itu ditingkat internal maupun eksternal. Ditingkat internal ia menilai seluruh komponen di lembaga dewan harus bekerja lebih maksimal lagi, dengan tidak menonjolkan kepentingan politik. Untuk itu dimatanya DPRD atau parlemen harus solid dan kokoh seiring fungsinya yang melekat yaitu sebagai lembaga legislasi, budgetting dan controlling.

Sedangkan persoalan eksternal adalah yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat. Sebab DPRD selaku lembaga perwakilan, tidak bisa melepaskan dirinya begitu saja setelah terpilih dan dilantik menjadi anggota dewan. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek pembangunan harus menjadi skala prioritas dalam perjuangan di lembaga dewan, tentu saja harus disinergikan dengan program eksekutif.

"Hampir setiap tahun berjalan, masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan, mulai dari rendahnya serapan APBD, proses pelelangan proyek yang sering terlambat serta kegiatan lain di SKPD yang bergerak stagnan saat ini,"jelas Zulhelmi.

Namun kondisi tersebut harus menjadi dorongan untuk mewujudkan clean and good governance harus terus dilakukan supaya masyarakat madani yang diidam-idamkan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dan komunikasi yang sejalan dalam membangun Bengkalis, dengan menanggalkan ego masing-masing pihak, terutama para pengambil kebijakan di negeri ini.

Antara Legislatif, eksekutif dan masyarakat harus terbangun komunikasi yang searah, sehingga pembangunan berbasis kebutuhan dapat dilaksanakan, bukan lagi pembangunan dari top down tapi dari bottom up. Karena sasaran dari pembangunan itu adalah masyarakat luas, bukan segelintir orang.

Sedangkan ditanya soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedepannya, harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau serta Bengkalis. Karena program-program yang termaktub dalam RPJMD objeknya adalah masyarakat dengan meningkatnya taraf perekonomian yang bermuara kepada kesejahteraan serta kemajuan daerah sendiri.

Disisi lain, kondisi perusahaan semi plat merah Bengkalis yaitu BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Ia menyebut, kondisi PT.BLJ pasca kasus mega korupsi Rp 300 milyar sungguh menyedihkan, dimana perusahaan itu sudah tak punya modal kerja lagi, dan berbuntut ke ranah hukum.

Ia berharap aparat penegak hukum yang menangani kasus itu, segera menuntaskannya. Karena dana Rp 300 milyar itu jumlahnya tidak sedikit, bisa dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat lewat berbagai program ekonomi kerakyatan yang lebih kongkrit, seandainya dana itu tidak dikorupsi. Apalagi tujuan awal penyertaan modal tersebut untuk mengatasi krisis listrik di kabupaten Bengkalis, dengan membangun PLTGU dan PLTU di kecamatan Pinggir dan Bukitbatu.

Oleh sebab itu, tujuan mewujudkan masyarakat yang madani dalam sistem kepemerintahan harus dilakukan oleh orang-orang yang benar dan ditempat yang tepat, sehingga tidak salah sasaran. Juga para pemangku kebijakan, legislatif dan eksekutif harus saling bahu membahu membangun negeri ini sehingga target dari pembangunan menuju masyarakat madani dapat terwujud suatu hari kelak.  

Kaderismanto
Wakil ketua DPRD Bengkalis (PDI Perjuangan)



Pria ini terinspirasi dengan semangat sang proklamator Bung Karno, pria bernama Kaderismanto ini tetap loyal serta berkomitmen untuk terus berjuang lewat PDI Perjuangan sebagai sarana politik yang diyakininya. Kekaguman pada sosok Bung Karno, tokoh revolusioner, proklamator dan presiden pertama Indonesia diimplementasikan lewat perjuangan dijalur politik praktis.

Kaderismanto dipercaya partainya untuk menjadi salah satu nahkoda atau unsur pimpinan di DPRD Bengkalis, dengan posisi Wakil Ketua. Semangat perjuangan Bung Karno yang diusungnya, masih menemui jalan buntu di DPRD. Hal itu tidak lain karena aturan main serta perangkat perundang-undangan yang bermunculan justru memangkas kewenangan para wakil rakyat.

Disebutnya peran DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan di daerah disayat secara perlahan, yang membuat para wakil rakyat hanya bisa menjadi pengawas dan penonton dari jalannya roda pemerintahan yang sepenuhnya berada ditangan eksekutif.

Ia mencontohkan, sebelum Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepala daerah boleh ditolak atau diterima DPRD. Tapi sejalan dengan hasil revisi UU tersebut, DPRD tidak bisa menolak yang namanya menjadi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah, hanya sekedar memberi catatan.

Kemudiandalam hal budgeting, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dijalankan eksekutif tanpa harus melalui pengesahan di DPRD  atau disebut dengan istilah APBD Peraturan Kepala Daerah (Perkada) seperti yang pernah terjadi pada kabupaten Bengkalis tahun 2014 lalu. Malahan dewan juga tidak diberi hak untuk turut serta dalam satuan 3 sebagai bahagian dari pemerintahan daerah.

"Secara kelembagaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD itu dipangkas pelan-pelan dengan terbitnya berbagai peraturan oleh pemerintah pusat. Tapi hal tersebut jangan membuat kita patah semangat, terus berjuang untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, meski ditengah dinamika politik yang terus bergulir mulai dari pusat sampai ke daerah,"pesan kaderismanto.

Persoalan lain adalah, proses pembangunan yang bergulir sejak otonomi daerah (otda) tahun 2001 lalu, belum menjadikan rakyat dalam posisi yang kuat secara ekonomi dan kesempatan. Hal itu tidak terlepas dari manajerial pemerintahan yang ada didalam pengelolaan pembangunan maupun keuangan daerah. Pihak esekutif selaku eksekutor pelaksana kegiatan pembangunan khususnya di Bengkalis, masih lemah dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Malahan dicontohkannya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bengkalis sudah terbiasa dengan pola kerja santai, tidak mau banyak kerja, malah lebih suka berjalan keluar daerah dengan judul perjalanan dinas atau nongkrong di kedai kopi pada jam kerja. Pihak eksekutif dimatanya harus cerdas menggali potensi daerah yang mendatangkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, tentu saja dengan mensinergikan semua potensi ekonomi lokal yang ada.

Ia juga menilai sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM), sektor perkebunan rakyat, perikanan dan pertanian masih belum tergali dengan baik. Lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah membuat pelaku usaha UMKM bergerak stagnan di Kabupaten Bengkalis. Anehnya lagi, setiap bantuan yang disalurkan pemerintah daerah hilang tak berbekas, karena ketiadaan pembinaan dan pengawasan serta salah sasaran.

Juga kekhawatiran terhadap hak-hak masyarakat atas penguasaan dan pengelolaan lahan. Masalah itu bermuara kepada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang kurang berpihak pada hajat hidup orang banyak. Ditemukan sejumlah hak-hak masyarakat atau lahan yang sudah dikelola masyarakat puluhan tahun ternyata masuk dalam hutan lindung atau hutan produksi terbatas (HPT). Juga beralih kepada lahan-lahan perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit.(alfisnardo)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • SX4 S-Cross dan Ciaz Sukses Curi Perhatian dalam Otomotif Award
  • Nikmatnya Bakmie Ayam Jamur Buatan Sendiri, Masak Yuk..
  • 31 DPRT DPC PAN Bengkalis Dilantik
  • 107.524 Siswa SMP di Riau Siap Ikuti UN
  • Jokowi dan Duterte Resmikan Layanan Ro-Ro Davao-Bitung di Filipina
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved