Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

16:58 - Buka Sampai Larut Malam, S...
16:53 - Perda CSR Harus Digesa, Ma...
21:37 - Soal Izin Indomaret dan Al...
21:26 - Hearing Soal Indomaret dan...
20:55 - Usai Hearing Dengan DPRD B...
15:22 - DPRD Tegaskan Pembenahan S...
19:02 - Abdul Kadir Akhirnya Resmi...
07:23 - Abdul Kadir Siap Pimpin DP...
21:59 - Anggota DPRD Bengkalis Pro...
16:43 - Mantan Kades Bukit Batu Ca...
16:18 - Capai 30 Buah Toko di Ben...
17:27 - Proyek MY Duri-Pakning, Ko...
17:16 - Anggota DPRD Bengkalis Kri...
19:35 - Misran Hamid, Anggota Frak...
15:44 - Dishut Riau Diminta Cabut ...
18:32 - Pembangunan Gedung Daerah,...
18:05 - Seluruh OPD Diminta Segera...
15:41 - Terkait Persoalan Jaring B...
05:27 - Pemprov Riau Didesak Seles...
16:58 - SNKB Tolak Jaring Batu di...
 
Advertorial DPRD Bengkalis
Empat Pansus DPRD Bengkalis Sepakat Bekerja Maksimal
Jumat, 29/04/2016 - 15:19:29 WIB
Anggota Pansus Multiyears Nurazmi (Kiri), Syahrial (Tengah) Dan Zamzami (Kanan).
Anggota Pansus Multiyears Nurazmi (Kiri), Syahrial (Tengah) Dan Zamzami (Kanan).
TERKAIT:

SEPANJANG tahun 2016, sampai dengan bulan April sebanyak empat Panitia Khusus (Pansus) telah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bengkalis. Keempat Pansus yang dibentuk tersebut umumnya menyangkut dengan berbagai persoalan yang terjadi di Negeri Junjungan, mulai dari kegiatan proyek multiyears (My), masalah kawasan hutan untuk perkebunan, tenaga kerja asing serta ketertiban umum.

Adapun keempat Pansus yang telah dibentuk sejak bulan Januari sampai dengan April tersebut adalah, Pansus Multiyears Kabupaten Bengkalis, Pansus Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Pansus Ketertiban Umum serta Pansus Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan.

Keempat Pansus tersebut pembentukannya telah melalui proses paripurna, dimana pansus soal tenaga kerja asing dan ketertiban umum merupakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda),sedangkan pansus Multiyeras dan Pansus Monitoring Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Perkebunan dan Kehutanan merupakan tindak lanjut persoalan yang terjadi ditengah masyarakat.

A.Pansus Multiyears

Pansus ini dibentuk melalui rapat paripurna DPRD tanggal 19 Januari, yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis nomor 01 tahun 2016 yang ditandatangani Wakil ketua DPRD Zulhelmi SH.I. Pansus ini diketuai oleh Syahrial ST (Fraksi Partai Golkar) dengan Wakil Ketua Irmi Syakip Arsalan S.Sos. Sedangkan anggota Pansus adalah Pipit Lestary SPd, Simon Lumban Gaol, Hendri SAg, MSi, Hj Aisyah, H.Zamzami SH, Fakhrul Nizam ST, Rianto SH, H.Azmi R Fatwa SIP, Susianto SR, Zulkifli, Daud Gultom M.Th, Nurazmi Hasyim ST dan Zamzami Harun ST.

Ketua Pansus Multiyears (My) Syahrial ST terkait langkah yang akan dilakukan oleh pansus yang dipimpinnya menyebutkan beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan rapat bersama dengan mantan pejabat di Dinas Bina Marga dan Pengairan (sekarang Dinas Pekerjaan Umum,red). Pansus menilai antara perencanaan dengan pelaksanaan proyek di lapangan sangat tidak sinkron.

Suasana Hearing Pansus Multiyears dengan Dinas PU Bengkalis.


Syahrial mengungkapkan bahwa semua persoalan menyangkut perencanaan kelima proyek My yang dilaksanakan plus satu paket gagal dikerjakan, terjadi ketidakcocokan antara perencanaan dengan pekerjaan di lapangan. Banyak item dalam perencanaan yang dibuat tidak dilaksanakan pada saat pekerjaan konstruksi fisik di lapangan.

"Pansus My tetap bekerja dalam menggali akar persoalan proyek yang nilainya mencapai Rp 2,4 trilyun tersebut. Salah satunya kita sudah rapat dengan mantan pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan soal perencanaan yang dibuat tahun 2011 lalu. Dari keterangan mantan pejabat Dinas BMP kita menyimpulkan sementara banyak klausul serta item yang tertuang dalam perencanaan proyek tidak dikerjakan di lapangan,"papar Syahrial, belum lama ini.

Ia menyebut seperti pemindahan tiang listrik sekitar 300 batang di jalan lingkar Pulau Bengkalis yang terkena pembangunan drainase proyek My, sudah tertuang dalam perencanaan proyek, tapi tidak dilaksanakan ketika pekerjaan fisik berlangsung. Kemudian proyek jalan lingkar di Pulau Rupat, seharusnya PT.Mawatindo sebagai pelaksana kegiatan sudah dapat menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun, karena untuk proyek My di Rupat tidak ada halangan.

Disinggung Politisi Partai Golkar ini, untuk proyek di Rupat tersebut tidak ada proses ganti rugi lahan atau pembebasan kawasan hutan, karena lokasi jalan lingkar berada di posisi jalan yang sudah ada sebelumnya. Tapi PT.Mawatindo terkesan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan di lapangan. Anehnya, perusahaan yang tidak jelas ujung pangkal dan kredibilitasnya itu malah dimenangkan pada saat lelang tahun 2012 lalu, padahal ada 61 perusahaan yang mendaftar lelang.

"Kita pansus akan menelusuri persoalan-persoalan mendasar terkait pelaksanaan proyek My tersebut, termasuk pemberian addendum kepada perusahaan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dalam kontrak proyek My disebutkan lama daya tahan jalan adalah 10 tahun, tapi kenyataannya belum 1 tahun sudah banyak yang rusak seperti di Rupat,"ulas Syahrial.

B.Pansus Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pansus ini di-paripurnakan pada tanggal 23 Februari dengan ketua Addihan SH (Fraksi Partai Gerindra) dengan Wakil Ketua Ir.H.Syamsu Dalimunthe. Sedangkan anggota Pansus adalah Fransisca, Simon Lumban Gaol, Daud Gultom, Abdul Kadir SAg, Ita Azmi, Fakhrul Nizam ST, H.Azmi R Fatzwa SIP, H.Jasmi, H.Tahmarin Mali SH, H.Asmara, Safrana Fijar ST, Lamhot Nainggolan dan Nurazmi Hasyim ST. Pansus ini dibentuk sesuai Keputusan DPRD Bengkalis nomor 06 tahun 2016 ditandatangani Ketua DPRD H.Heru Wahyudi SH.

Terkait Ranperda yang dibahas oleh Pansus Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, ketua Pansus Addihan SH menyebutkan bahwa seluruh anggota Pansus sepakat untuk bekerja secara maksimal, supaya Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan memuaskan semua pihak. Sesuai schedule, masa kerja Pansus ini selama 60 hari (dua bulan) terhitung tanggal 23 Februari 2016 dan berakhir tanggal 23 April 2016.

"Dalam pembahasan Ranperda soal naker asing ini memang agak molor. Kita meminta tambahan waktu sampai dengan akhir bulan Mei ini rencananya, karena kita harus menelusuri beberapa aspek terkait keberadaan naker asing di Kabupaten Bengkalis. Mudah-mudahan, Ranperda ini dapat disahkan akhir Mei tahun ini,"jelas Addihan.

Disinggung soal pokok pembahasan dalam ranperda, politisi Partai Gerindra ini mengemukakan bahwa inti dari ranperda adalah soal retribusi yang akan dikenakan kepada naker asing perorang setiap bulannya. Dari hasil study banding dan konsultasi ke kementerian tenaga kerja serta pihak-pihak lainnya, ada rumusan tentang retribusi yang membolehkan daerah memungutnya, dengan nilai maksimal retribusi per-tenaga kerja asing adalah 100 dollar US perbulannya.

"Selain retribusi, juga ada beberapa penegasan dalam ranperda yangs edang kita bahas. Diantaranya masa kerja atau visa menetap naker asing bersangkutan, serta melakukan pendataan jumlah naker asing yang bekerja di Kabupaten Bengkalis. Diakui, mayoritas naker asing tersebut bekerja di sektor minyak dan gas (migas) di Kota Duri serta sektor perkebunan kelapa sawit,"ulas Addihan.

C.Pansus Ketertiban Umum

Sama dengan Pansus Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tennaga Kerja Asing, Pansus yang diketuai oleh Sofyan SPdI ini dibentuk tanggal 23 Februari 2016 dengan Keputusan DPRD Bengkalis nomor 06 tahun 2016. Wakil ketua Pansus ditempati oleh Syaiful Ardi dengan anggota Misran, Johan Wahyudi, Andriyan Prama Putra, H.Zamzami SH, H.Abi Bahrun SSi, Susianto SR, Syahrial ST, Hendri SAg, MSi, Hj Aisyah, H.Mawardi, Leonardus Marbun, Eddy Budiyanto dan Sukkadi.

Ketua Pansus Sofyan mengenai Pansus yang diketuainya menyebutkan bahwa Pansus Ranperda Ketertiban umum sampai sekarang masih terus bekerja menggodok sejumlah persoalan urgen sebelum disahkan menjadi Perda. Ia menyebut, Perda ketertiban Umum (Tibum) ini melibatkan 12 SKPOD dilingkup Pemkab Bengkalis dengan leading sector Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Ada 12 SKPD yang terlibat dalam pembuatan dan pembahasan ranperda ini, karena nantinya Perda Tibum ini menyangkut dengan kinerja SKPD bersangkutan. Kita Pansus sudah menggelar hearing dengan mayoritas SKPD tersebut, serta melakukan study banding an konsultasi ke Kota Jakarta,"papar Sofyan.


Ketua Pansus Ketertiban Umum Sofyan (Kanan) dan Anggota Pansus Mawardi.


Bendahara PDI Perjuangan ini lebih jauh mengutarakan bahwa ranperda tibum lebih banyak menyangkut persoalan sosial yang terjadi ditengah masyarakat Bengkalis khususnya. Diantaranya, soal pedagang kaki lima, angkutan atau kendaraan yang mengganggu ketertiban umum di jalan raya sampai dengan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya atau pemukiman padat penduduk.

Disinggung Sofyan juga, seperti pedagang kaki lima dalam ranperda tibum, mereka tidak boleh lagi berjualan di trotoar atau di tempat fasilitas sosial dan keagamaan. Juga menyangkut hewan ternak milik masyarakat, jangan ada lagi yang berkeliaran di jalan raya atau memelihgara hewan ternak di pemukiman padat penduduk, yang menganggu ketenangan warga disekitarnya.

"Untuk transportasi, dalam ranperda ini soal angkutan/truk barang yang harus memakai tenda atau bak, tidak boleh lagi terbuka di jalan raya maupun mobil pengangkut material yang tidak memiliki keselamatan. Juga dibahas soal kendaraan roda dua atau sepeda motor pengangkut material yang tidak tertib berlalu lintas,"kata Sofyan mencontohkan.

Adapun diantara 12 SKPD yang menjadi sasaran dari ranperda tibum tersebut adalah Satpol PP, Dinas Pasar dan kebersihan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan Lingkungan Hidup.

Ditambah Sofyan, juga dalam ranperda akan dimasukan tentang tugas dan fungsi Satpol PP. Dimana nantinya akan dimasukan pasal bahwa keberadaan Satpol PP tidak hanya sampai tingkat kecamatan, tapi juga sampai ke pemerintahan desa maupun kelurahan untuk menjaga ketertiban umum tadi. Kemudian personil Satpol PP di kecamatan tidak lagi berada dibawah camat, melainkan langsung dibawah kendali Satpol PP kabupaten.

D.Pansus Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan
Pansus yang dibentuk untuk menindaklanjuti persoalan sengketa lahan kehutanan dan perkebunan yang terjadi dihampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis disahkan melalui rpaat paripurna DPRD Bengkalis tanggal 18 April 2016 melalui Keputusan DPRD Bengkalis nomor 08 tahun 2016 yang ditandatangani wakil ketua DPRD Zulhelmi S.HI.

Pansus ini diketuai oleh Azmi Rojali SIP, MSi (Fraksi Partai keadilan Sejahtera) dengan Wakil Ketua Indrawan Sukmana ST serta anggota Pansus Syahrial ST, Hendri SAg, MSi, Ir.H.Syamsu Dalimunthe, Zulkifli, Irmi Syakip Arsalan S.Sos, Nurazmi Hasyim ST, Sofyan SPdI, Daud Gultom M.Th, Johan Wahyudi, H.Zamzami SH, Fakhrul Nizam ST, Abdul Kadir SAg dan Susianto SR.


Ketua Pansus Monitoring dan Identifikasis Sengketa Lahan Azmi Rozali (Kanan) dan Anggota Pansus Abdul Kadir.


Ketua Pansus Azmi Rozali mengatakan bahwa kebijakan Menteri kehutanan RI berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal ditengah masyarakat Riau, serta Kabupaten Bengkalis. SK 878/Menhut-II/2014 tentang penetapan kawasan hutan provinsi Riau menyebabkan perkantoran pemerintah, pemukiman masyarakat serta kawasan lainnya berada dalam kawasan hutan.

Disisi lain tukas politisi PKS ini, pemerintah pusat masih saja menerbitkan perizinan untuk perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) kepada perusahaan besar di kecamatan Bukitbatu, Siak kecil, Mandau, Pinggir, Rupat dan Rupat Utara serta pulau Bengkalis.

"Contoh saja di kecamatan Pinggir, terdapat 7 desa yang berada dalam kawasan hutan. Sebut saja kawasan hutan di Pulau Rupat yang boleh dikatakan adalah musibah, karena setengah dari luas pulau Rupat 148.075 hektar sudah diberikan menteri kehutanan kepada PT.Sumatera  Riang Lestari (SRL) untuk HTI. Persoalan-persoalan seperti inilah yang menjadi agenda kerja Pansus,"ungkap Azmi.

Disisi lain ia menyebutkan, potensi konflik atau sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan maupun antar kelompok masyarakat yang rentan terjadi, justru karena adanya kebijakan pemberian izin yang mengganggu hak hidup orang lain. Pansus bertekat untuk menelusuri persoalan-persoalan tentang sengketa lahan dan kehutanan dengan melakukan identifikasi. (Adv)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pagi Ini Rupiah Dibuka Menguat Tipis
  • Alfedri Harapkan MTQ Bukan Hanya Kegiatan Seremonial
  • Jalan Purwodadi Ujung seperti Kubangan Kerbau, Warga Mengeluh
  • Buruan Update!! Kini Ada Ikon "Jempol ke Bawah" di Facebook Messenger
  • Isu Penculikan Anak Marak, Masyarakat Rohul Diminta Waspada
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved