Dewan Desak Diskes Tuntaskan Jamkesmasda
Senin, 18 Juni 2012 - 16:32:26 WIB
BENGKALIS - Sekretaris Komisi IV DPRD Bengkalis Iskandar Budiman SE mendesak Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Bengkalis agar mempercepat proses administrasi pelaksanaan program Jamkesmasda Tahun 2012. Karena sejak awal bulan Juni ini pasien terpaksa harus menebus obat ke apotik atau rumah sakit dengan biaya sendiri, karena dana Jamkesmasda belum juga cair.
"Jangan sampai hanya karena proses administrasi yang belum tuntas, masalah Jamkesmasda ini jadi berlarut-larut. Untuk itu kita mendesak Diskes untuk menyelesaikan permasalahan terkait soal jamkesmasda ini, karena menyangkut dengan kebutuhan masyarakat luas,"tegas Iskandar Budiman, Senin (18/6).
Disinggung politisi Partai Golkar ini, seharusnya masalah administrasi ataupun memorandum of understanding (MoU) antara Pemkab Bengkalis dengan PT.Askes sudah tuntas pada bulan Maret atau April lalu. Tapi kenyataannya sampai dengan bulan Juni, atau sudah memasuki pertengahan tahun, anggaran untuk jamkesmasda ini belum juga cair, sehingga apotik harus menagih biaya langsung ke pasien.
Dikatakan Iskandar, dirinya juga tidak tahu persis apa sebenarnya masalah yang terjadi antara PT.Askes dengan Pemkab Bengkalis sehingga realisasinya juga mengalami kemacetan. Ia juga menyentil pernyataan wakil bupati Bengkalis yang hanya mengimbau kepada Diskes untuk menyelesaikan persoalan administrasi, padahal seharusnya kepala daerah turun tangan menyelesaikan program jamkesmasda yang macet tersebut.
"Kepala Daerah bersama dengan Diskes serta PT.Askes seharusnya duduk bersama dengan pengelola apotik serta pihak rumah sakit. Pemkab bisa menjelaskan kepada pemilik apotik agar tetap mengratiskan beban obat kepada masyarakat dengan jaminan dari PT.Askes serta Pemkab sendiri, bahwa semua hutang obat akan dilunasi begitu dana Jamkesmasda dicairkan,"saran Iskandar.
Disebut Politisi Partai Golkar ini, program Jamkesmasda adalah salah satu program unggulan dari kepala daerah sekarang. Tetapi pada aplikasi di lapangan, SKPD yang seharusnya menjadi penanggungjawab program tersebut malah terlambat melaksanakan proses administrasinya, sehingga masyarakat menanggung dampaknya.(Alf)
Komentar (0 Komentar)
Isi Komentar :