BENGKALIS – Usulan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bengkalis oleh 12 organisasi keagamaan mendapat reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, DPRD Bengkalis menilai sebelum PSBB diberlakukan maka rasionalisasi APBD harus dituntaskan terlebih dulu.
“Kita tidak berada dalam konteks setuju atau tidak PSBB ini diterapkan di Kabupaten Bengkalis, karena mekanismenya sudah ada. Satu hal yang terpenting kalau memang PSBB ini mau diterapkan adalah rasionalisasi APBD harus dituntaskan dulu, baik karena adanya penurunan pendapatan dampak dari menurunnya harga minya dunia, maupun menindaklanjuti SKB 2 menteri,” ujar Ketua DPRD Bengkalis, H Khairul Umam Lc MESy kepada wartawan saat dimintai tanggapannya terkait usulan PSBB, Kamis (7/5/2020).
Dikatakan, konsekwensi dari diterapkannya PSBB adalah Pemkab harus memastikan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan.
“Itu semua tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit sementara sampai sekarang kita belum menerima laporan berapa kekuatan APBD kita pasca rasionalisasi,” ujar Khairul Umam.
Terkait adanya pernyataan dari Plh Bupati Bengkalis H Bustami bahwasanya APBD hasil dari rasionalisasi sudah dilaporkan ke Pusat, Khairul Umam mengatakan bisa jadi iya, tapi mungkin baru sebatas komunikasi lisan.
Sepengetahuan dirinya, laporan secara tertulis belum ada, itu sebabnya Kabupaten Bengkalis masuk sebagai salah satu kabupaten yang penyaluran DAU-nya ditunda sebesar 35% sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/KM.7/2020.
DPRD Bengkalis saat ini, sambung Khairul Umam, berada pada posisi ingin bersama-sama dengan Pemkab menyelesaikan berbagai persoalan terutama terkait penanganan Covid-19. Karena itu, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pemkab perlu juga diketahui oleh DPRD sehingga DPRD bisa membantu mencarikan solusinya.
“Kita sudah dua kali menyurati Pak Plh Bupati terkait rasionalisasi anggaran ini. Kita ingin tahu detailnya seperti apa. Kita juga sudah meminta kepada Pak Plh Bupati (Bustami,red) untuk memberikan penjelasan kepada pimpinan DPRD, Senin 4 Mei kemarin tapi pak Plh berhalangan hadir,” ujar Khairul Umam.
Pembentukan Pansus
Saat disinggung kemungkinan perlunya dibentuk pansus terkait dengan penanganan Covid-19, Khairul Umam mengatakan beberapa waktu lalu unsur pimpinan sudah mengadakan rapat terbatas melalui video conference dan memang ada wacana untuk membentuk pansus.
“Wacana tersebut memang ada tapi kan ada prosesnya, dibahas di Banmus kemudian disahkan dalam sidang paripurna. Kita lihat saja nanti ya,” ujarnya lagi.
Penulis: Zulkarnaen
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
