Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:43 - Dewan Bengkalis Nilai Kesa...
15:11 - Eet: Bangun dan Serahkan k...
16:18 - Passing Grade Terlalu Ting...
16:34 - Terkait Rasionalisasi Angg...
15:06 - Soal WTP untuk Bengkalis, ...
20:44 - Berkah Ramadan, Ketua DPR...
16:45 - Abdul Kadir Bagi Sembako G...
17:04 - Dihadiri Ketua DPRD Bengka...
13:56 - TPP Cair 4 Bulan, BPKAD Be...
15:19 - Ungkap Sabu Senilai Rp 70 ...
11:24 - Nasib Dusun Bandar Sari, G...
23:16 - Reses di Pambang Pesisir, ...
12:55 - Pemberdayaan Ekonomi Masya...
18:32 - Rumah Dinas Ketua DPRD Ben...
23:39 - Ranperda Zakat Infak dan S...
19:42 - Komisi I Kunker ke Depdagr...
16:44 - Komisi II : Pelabuhan Haru...
16:27 - Sidang Paripurna, DPRD Be...
15:19 - Komisi III : Pembayaran Hu...
15:43 - Ketua DPRD : Birokrasi Ber...
 
Terkait Rasionalisasi Anggaran, DPRD Bengkalis Ingatkan Jangan Asal Pangkas
Rabu, 19/09/2018 - 16:34:53 WIB

BENGKALIS – DPRD Bengkalis mengingatkan kepada eksekutif agar tidak asal melakukan pemangkasan anggaran demi untuk mencapai target rasionalisasi. Proses rasionalisasi hendaknya tetap memperhatikan skala prioritas kegiatan serta kesinambungan program daerah dengan provinsi dan pusat.
           
“Mau tidak mau, rasionalisasi akan berdampak kepada pengurangan program kegiatan di hampir semua sektor. Hal ini kita lakukan agar tidak lagi terjadi tunda bayar pada tahun-tahun berikutnya. Namun, kita sangat mengharapkan, rasionalisasi ini tetap memperhatikan skala prioritas serta kesinambungan program daerah, provinsi hingga pusat,” ujar Ketua DPRD Bengkalis, H Abdul Kadir kepada wartawan melalui hubungan ponsel, Rabu (19/9/2018).
           
Dikatakan, legislatif bersama eksekutif mentargetkan pada tahun anggaran 2019 mendatang sudah tidak ada lagi tunda bayar. Konsekwensinya memang, pada tahun anggaran 2018 banyak kegiatan yang hapus. “Kemudian untuk tahun anggaran 2019, jumlah kegiatan juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” kata Kadir.
           
Khusus untuk kesinambungan program, Kadir mencontohkan program kegiatan yang dibiayai melalui dana alokasi khusus atau DAK. Beberapa program kgiatan yang dibiaya oleh DAK, biasanya harus ada program pendamping yang dananya dibiayai oleh APBD. Kalau program pendamping tidak ada, maka program DAK tidak bisa dilaksanakan.

"Khusus untuk kegiatan seperti ini, kita ingatkan, jangan sampai program pendamping dana DAK tidak ada pula. Karena berdampak kepada tidak bisa dilaksanakannya program tersebut,” kata Kadir lagi.

Penulis: Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Atribut Partai Demokrat Turun, Ketua Umum Golkar Tidak Tahu SBY di Riau
  • AHY Kutuk Keras Pengrusakan Atribut Partai dan Pertanyakan Kaitannya dengan Kedatangan Jokowi
  • UKW Angkatan XI PWI Riau, 38 Wartawan Dinyatakan Kompeten
  • PCR Raih Terbaik 1 Anugerah Kemahasiswaan II 2018 dari Kemenristekdikti
  • MTQ Riau ke-37, Delapan Peserta dan Empat Regu Kafilah Bengkalis Masuk Final
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved