Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:28 - Dua Kali Mangkir, Polres B...
15:27 - Program Air Minum Durolis ...
12:38 - MTQ Kecamatan Bukit Batu, ...
06:15 - Korupsi Dana Desa di Bengk...
15:18 - Jalanan Semrawut, Kadishub...
15:08 - Parkir Sembarangan, Lalu L...
14:55 - Pemkab Bengkalis Didesak M...
21:15 - Terkait Personil ULP Bengk...
20:32 - Dinahkodai Pangoloi Tampub...
10:02 - Soal Sengketa Perolehan Su...
21:52 - Soal Isu Penculik Anak di ...
16:08 - Assessment Belum Dilaksana...
12:35 - Terkait Digelari Bupati Ma...
14:52 - Dugaan Korupsi ADD, Kades ...
14:41 - Pemerintah Tak Berdaya, Pe...
14:40 - Usulan Ranperda, Pemkab Be...
14:34 - Soal Toko Modern di Bengka...
21:39 - Sekda Bengkalis : Tidak Ha...
21:17 - Terkait Eksekusi Indomaret...
19:35 - Ahli Jawatan Kampung Malay...
 
Waduuhh... ASN Bengkalis Terancam Tak Gajian Sampai April
Kamis, 23/02/2017 - 07:01:49 WIB

BENGKALIS - Kemenkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.07/2017 tertanggal  14 Februari 2017 tentang konversi dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang baru akan dibayarkan pada awal April 2017 dalam bentuk non tunai. Dikhuatirkan, kebijakan itu akan menimbulak persoalan di daerah, salah satunya keterlambatan pembayaran gaji dan insentif ASN.

ASN diperkirakan bakal tak menerima gaji pokok maupun insentif sampai dengan bulan April. Karena seperti tertuang dalam PMK tersebut, realisasi konversi paling lambat dilakukan tanggal 07 April 2017 itupun tidak melalui bentuk tunai ke rekening daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis H Bustami HY SH yang ditanya bakal tidak dibayarnya gaji ASN sampai dengan bulan April serta terlambatnya realisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa akibat dampak PMK nomor 18 tersebut, mengaku sejauh ini belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Kemenkeu RI.

"Soal penyaluran DAU dan DBH bagaimana tekhnisnya kita belum mendapatkan keterangan secara resmi dari kementerian Keuangan RI. Karena sampai saat ini BPKAD masih sibuk menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD)," kata Bustamy.

Disinggung soal ASN terancam tak gajian sampai bulan April, Bustamy belum dapat memberikan jawaban. 

"Soal gaji ASN yang terancam kita belum dapat memastikan, karena bagaimanapun kita akan upayakan supaya hak-hak ASN terbayarkan," ujarnya lagi.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Unik Susanti


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sebelum Beraksi, Empat Kurir Narkoba Asal Jakarta Survei Lokasi di Riau, Upah Diterima Rp15 Juta/Ora
  • Masyarakat Tahunya Ini Wilayah Pekanbaru, Jadi Pemko Kalau Perlu Jemput Bola Soal Perbaikan Jalan
  • Siapa Bilang Kubis hanya Tumbuh di Daerah Dingin? Bupati Syamsuar Buktikan di Siak Bisa
  • Menghadapi Penculikan Anak dengan Delapan Fungsi Keluarga Berikut Ini
  • Dua Kali Mangkir, Polres Bengkalis akan Panggil Paksa PT BRI
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved