Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

18:36 - PAN Harus Segera Isi kekos...
17:54 - Dugaan Korupsi Dana Desa, ...
16:33 - Dua Tahun Terbengkalai, Pr...
16:25 - Gerah Lihat Kinerja SKPD, ...
16:08 - Proyek Poskesdes Desa Lia...
14:19 - Dugaan Tipikor Dana Desa B...
18:38 - Diskes Bengkalis Ajak Kend...
17:51 - Cabuli Anak di Bawah Umur,...
16:52 - Kepala DLH Bengkalis Minta...
16:03 - LAMR Siak Kecil Beri Pembe...
15:00 - Kasus Korupsi Dispenda Ben...
19:00 - Pemkab Bengkalis Diminta B...
16:18 - Konflik Antar Nelayan Jari...
15:43 - Waspada!! Maling Ojol Gent...
15:15 - Cabuli Pelajar, Warga Seng...
14:37 - Ada Nama Baru Berinisial "...
08:47 - Terkait Pembubaran Koperas...
19:31 - Pemalsu TTD Bupati Bengkal...
14:18 - Bengkalis Bertekad Pertaha...
11:55 - Semarak Pilkades Pakning A...
 
Pemkab Bengkalis Mulai Evaluasi Honorer untuk "Dirumahkan"
Selasa, 12/01/2016 - 17:08:52 WIB

BENGKALIS - Rencana untuk "merumahkan" para tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) mulai ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi. Saat ini, proses evaluasi sedang berjalan yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum dan diharapan tuntas sebelum kegiatan 2016 berjalan.

"Kita perkirakan akan tuntas sebelum kegiatan tahun 2016 dimulai nanti," ujar Kabag Humas Setdakab Bengkalis, Johansyah Syafri saat ditanya terkait tindaklanjut rencana merumahkan para tenaga honorer di lingkungan Setdakab Bengkalis, Selasa (12/1/2016).

Dikataka, ratusan honorer yang bakal dinonaktifkan ini adalah sebuah konsekuensi dalam pekerjaan. Keputusan itu diambil bukan berdasarkan sentimen atau kepentingan pribadi maupun kekuasaan. Namun, lebih pada tujuan untuk mengefisienkan keberadaan honorer lewat data base dan ASN yang sudah ada.

Terlebih lagi dalam sebuah pekerjaan, sambung Johan, ada  reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). Kalau memang tenanga honorer ini tidak lagi dibutuhkan, maka pemberhentian perpanjangan kontrak dapat dilakukan, agar tidak membebani anggaran daerah.

"Keinginan untuk merumahkan ini adalah untuk honorer yang masuk dalam suatu kegiatan dari bagian tertentu. Sedangkan untuk honorer dari data base, sejauh ini tidak ada persoalan dan tetap akan diperpanjang masa kontraknya," sambung Johan.

Untuk diketahui, hal semacam ini, juga berlaku di Pelalawan, Siak dan kabupaten/kota lainnya. Tujuannya adalah sama, yakni mengurangi beban anggaran, serta untuk lebih mengefektifkan tenaga honorer maupun ASN yang sudah ada.

"Persoalan pemberhentian honorer ini, sejatinya bersifat normal dan wajar. Terlebih honorer sifatnya adalah kontrak, maka jika tidak dibutuhkan, sewaktu-waktu tenaga honorer ini bisa berhentikan," ujarnya lagi.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Irwan Nasir Sebut Tak Ada Pergantian Sekretaris DPW PAN Tapi Hanya Penyesuaian
  • 518 Sekolah Madrasah di Riau Akan Diakreditasi
  • PAN Harus Segera Isi kekosongan Kursi Ketua DPRD Bengkalis
  • Dugaan Korupsi Dana Desa, Kades dan Mantan Kades Batang Duku Akui Diperiksa Kejari
  • Barang Impor Bebas Bongkar Muatan di "Pelabuhan Tikus" Dumai, Kok Bisa???
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi Disclaimer Pedoman
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved