Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

20:59 - Jalan Lintas Pakning Dumai...
19:11 - Abrasi di Desa Papal Bengk...
18:08 - KSOP Dumai Minta Dishub Mi...
16:04 - Pemkab Bengkalis Bahas Pet...
13:51 - Polres Bengkalis Musnahkan...
13:48 - Bengkalis Dipercaya Jadi T...
13:18 - Se- Provinsi Riau, Kejari...
21:48 - Laporkan ke Diskop Bengkal...
17:10 - Bupati Bengkalis Keluarkan...
15:53 - Sempena Hari Jadi ke-3, De...
15:18 - Ketua MPC PP Bengkalis Did...
15:10 - PPTK dan KPA Dinas PU Eval...
17:04 - Tokoh Agama Harus Bergande...
15:54 - Dihantam Angin dan Ombak B...
14:50 - Alamak! Pasutri dan Camen ...
14:16 - Jabatan Kasi Pidsus Kejaks...
16:11 - Pemkab Bengkalis Programka...
10:40 - Gara-gara Mati Lampu Setia...
08:55 - Instalasi Pengolahan Air B...
21:29 - Penjara Zaman Belanda di B...
 
Pemkab Bengkalis Mulai Evaluasi Honorer untuk "Dirumahkan"
Selasa, 12/01/2016 - 17:08:52 WIB

BENGKALIS - Rencana untuk "merumahkan" para tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) mulai ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi. Saat ini, proses evaluasi sedang berjalan yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum dan diharapan tuntas sebelum kegiatan 2016 berjalan.

"Kita perkirakan akan tuntas sebelum kegiatan tahun 2016 dimulai nanti," ujar Kabag Humas Setdakab Bengkalis, Johansyah Syafri saat ditanya terkait tindaklanjut rencana merumahkan para tenaga honorer di lingkungan Setdakab Bengkalis, Selasa (12/1/2016).

Dikataka, ratusan honorer yang bakal dinonaktifkan ini adalah sebuah konsekuensi dalam pekerjaan. Keputusan itu diambil bukan berdasarkan sentimen atau kepentingan pribadi maupun kekuasaan. Namun, lebih pada tujuan untuk mengefisienkan keberadaan honorer lewat data base dan ASN yang sudah ada.

Terlebih lagi dalam sebuah pekerjaan, sambung Johan, ada  reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). Kalau memang tenanga honorer ini tidak lagi dibutuhkan, maka pemberhentian perpanjangan kontrak dapat dilakukan, agar tidak membebani anggaran daerah.

"Keinginan untuk merumahkan ini adalah untuk honorer yang masuk dalam suatu kegiatan dari bagian tertentu. Sedangkan untuk honorer dari data base, sejauh ini tidak ada persoalan dan tetap akan diperpanjang masa kontraknya," sambung Johan.

Untuk diketahui, hal semacam ini, juga berlaku di Pelalawan, Siak dan kabupaten/kota lainnya. Tujuannya adalah sama, yakni mengurangi beban anggaran, serta untuk lebih mengefektifkan tenaga honorer maupun ASN yang sudah ada.

"Persoalan pemberhentian honorer ini, sejatinya bersifat normal dan wajar. Terlebih honorer sifatnya adalah kontrak, maka jika tidak dibutuhkan, sewaktu-waktu tenaga honorer ini bisa berhentikan," ujarnya lagi.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Enam Tersangka Oknum Polres Meranti Penganiaya Apriadi Resmi Ditahan Bid Propam
  • Bentuk Kerjasama dan Sinergi BRK dan RSUD Provinsi Kepri
  • APBD Meranti 2017 Disahkan Rp1,2 Triliun
  • Dari Info Warga, Satuan Resnarkoba Polres Kuansing Amankan 2 Tersangka Narkotika
  • Tiga Alasan Terbaik untuk Biasakan Bangun Pagi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi Disclaimer Pedoman
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved