Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:13 - Pemkab Usulkan RAPBD 2019 ...
16:24 - Sempena HKN ke-54, Pemkab ...
15:54 - Sempena HKN ke-54, Diskes ...
12:34 - Pasca Terbakarnya 6 Panel ...
12:56 - Pulihkan Kelistrikan di Pu...
17:38 - Walikota Buka Puncak Perin...
16:47 - Polbeng Jadi Pilihan Deleg...
16:35 - Panel Utama (Kubikel) Terb...
17:06 - Bupati Bengkalis Amril Muk...
14:43 - Festival Mandi Safar di Ru...
16:12 - Harapkan Pemilu 2019 Aman ...
12:42 - Febriansyah Bawa Pulang Se...
17:06 - Malam Ini Laga Amal KONI, ...
06:45 - Gelar KONI Expo, Bupati Ap...
11:05 - Tanpa Pemberitahuan, PLN L...
13:47 - Pilkades Serentak Tahap II...
16:32 - Pantau Pilkades Serentak d...
15:57 - Pilkades Serentak, Bupati ...
15:57 - Bupati Amril Ajak Tingkatk...
15:13 - Besok, 58.613 Orang Gunaka...
 
Pemkab Bengkalis Mulai Evaluasi Honorer untuk "Dirumahkan"
Selasa, 12/01/2016 - 17:08:52 WIB

BENGKALIS - Rencana untuk "merumahkan" para tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) mulai ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi. Saat ini, proses evaluasi sedang berjalan yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum dan diharapan tuntas sebelum kegiatan 2016 berjalan.

"Kita perkirakan akan tuntas sebelum kegiatan tahun 2016 dimulai nanti," ujar Kabag Humas Setdakab Bengkalis, Johansyah Syafri saat ditanya terkait tindaklanjut rencana merumahkan para tenaga honorer di lingkungan Setdakab Bengkalis, Selasa (12/1/2016).

Dikataka, ratusan honorer yang bakal dinonaktifkan ini adalah sebuah konsekuensi dalam pekerjaan. Keputusan itu diambil bukan berdasarkan sentimen atau kepentingan pribadi maupun kekuasaan. Namun, lebih pada tujuan untuk mengefisienkan keberadaan honorer lewat data base dan ASN yang sudah ada.

Terlebih lagi dalam sebuah pekerjaan, sambung Johan, ada  reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). Kalau memang tenanga honorer ini tidak lagi dibutuhkan, maka pemberhentian perpanjangan kontrak dapat dilakukan, agar tidak membebani anggaran daerah.

"Keinginan untuk merumahkan ini adalah untuk honorer yang masuk dalam suatu kegiatan dari bagian tertentu. Sedangkan untuk honorer dari data base, sejauh ini tidak ada persoalan dan tetap akan diperpanjang masa kontraknya," sambung Johan.

Untuk diketahui, hal semacam ini, juga berlaku di Pelalawan, Siak dan kabupaten/kota lainnya. Tujuannya adalah sama, yakni mengurangi beban anggaran, serta untuk lebih mengefektifkan tenaga honorer maupun ASN yang sudah ada.

"Persoalan pemberhentian honorer ini, sejatinya bersifat normal dan wajar. Terlebih honorer sifatnya adalah kontrak, maka jika tidak dibutuhkan, sewaktu-waktu tenaga honorer ini bisa berhentikan," ujarnya lagi.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kabar Baik, Menteri PANRB akan Rancang Aturan Baru Bagi Pesera CPNS yang Tak Lolos SKD
  • KPU Umumkan DPT Pemilu 2019 di Riau 3.863.830 Jiwa
  • Peluncuran Suzuki GSX150 di Sumatera Ditandai dengan Kegiatan Regional Touring dari Pekanbaru ke Padang
  • Tembok Pembatas SDN 141 Pekanbaru Ambruk, Satu Orang Tewas Lima Motor Rusak Parah
  • Bensin Mobil Boros? Yuk Simak Faktor Penyebab dan Tips Atasinya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved