Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

16:44 - Persiapan Pemilu 2019, Dis...
16:23 - LPSE Tak Lagi di Diskominf...
15:59 - Diskop UMKM Lakukan Pembin...
15:32 - Bantuan Guru Madrasah Naik...
17:52 - Pengajuan Pemkab Disetujui...
17:46 - Untuk Jabatan Kadiskominfo...
15:59 - Hasil Lelang Terbuka JPTP ...
15:04 - Bengkalis Kembali Raih Adi...
11:39 - Berikut Daftar Jabatan 28 ...
10:56 - 28 Peserta Lulus Lelang Te...
16:27 - Pemkab Bengkalis Dukung Pe...
15:59 - Listrik segera Mengalir hi...
21:05 - Bupati Amril: MTs harus Ma...
18:34 - Bupati Amril Tinjau Perbai...
16:39 - Johansyah Syafri Sebut Bis...
16:26 - Ingatkan Satker Tidak Lang...
19:24 - Pegawai Honorer Diskominfo...
18:38 - Pemkab Bengkalis Minta Kec...
17:21 - Bencana Alam di Kabupaten ...
16:40 - 2019, Bengkalis Dapat Alok...
 
Pemkab Bengkalis Mulai Evaluasi Honorer untuk "Dirumahkan"
Selasa, 12/01/2016 - 17:08:52 WIB

BENGKALIS - Rencana untuk "merumahkan" para tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) mulai ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi. Saat ini, proses evaluasi sedang berjalan yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum dan diharapan tuntas sebelum kegiatan 2016 berjalan.

"Kita perkirakan akan tuntas sebelum kegiatan tahun 2016 dimulai nanti," ujar Kabag Humas Setdakab Bengkalis, Johansyah Syafri saat ditanya terkait tindaklanjut rencana merumahkan para tenaga honorer di lingkungan Setdakab Bengkalis, Selasa (12/1/2016).

Dikataka, ratusan honorer yang bakal dinonaktifkan ini adalah sebuah konsekuensi dalam pekerjaan. Keputusan itu diambil bukan berdasarkan sentimen atau kepentingan pribadi maupun kekuasaan. Namun, lebih pada tujuan untuk mengefisienkan keberadaan honorer lewat data base dan ASN yang sudah ada.

Terlebih lagi dalam sebuah pekerjaan, sambung Johan, ada  reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). Kalau memang tenanga honorer ini tidak lagi dibutuhkan, maka pemberhentian perpanjangan kontrak dapat dilakukan, agar tidak membebani anggaran daerah.

"Keinginan untuk merumahkan ini adalah untuk honorer yang masuk dalam suatu kegiatan dari bagian tertentu. Sedangkan untuk honorer dari data base, sejauh ini tidak ada persoalan dan tetap akan diperpanjang masa kontraknya," sambung Johan.

Untuk diketahui, hal semacam ini, juga berlaku di Pelalawan, Siak dan kabupaten/kota lainnya. Tujuannya adalah sama, yakni mengurangi beban anggaran, serta untuk lebih mengefektifkan tenaga honorer maupun ASN yang sudah ada.

"Persoalan pemberhentian honorer ini, sejatinya bersifat normal dan wajar. Terlebih honorer sifatnya adalah kontrak, maka jika tidak dibutuhkan, sewaktu-waktu tenaga honorer ini bisa berhentikan," ujarnya lagi.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Fitri Fita Nilai Pemekaran Desa dan Kelurahan di Kuansing Semakin Sulit Terwujud
  • Diskes Kuansing Targetkan 2020 Seluruh Puskesmas Terakreditasi
  • Pejabat Eselon III dan IV Tinggal Dilantik
  • Puskesmas Lubuk Jambi Kuansing Raih Akreditasi Utama Kementerian Kesehatan RI
  • Banyak Temuan, Polisi Dalami Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Dumai
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved