Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:56 - 103 Mahasiswa AKN Bengkali...
09:00 - Poprov 2017, KONI Bengkali...
15:57 - Dalam Hal Pelayanan, ASN d...
14:51 - Hasil Tangkapan di Rupat, ...
14:44 - Disdik Bengkalis Jadikan S...
17:17 - Pasca Pemberlakuan OPD Bar...
13:03 - Tingkatkan Pengamanan, Po...
12:52 - Amaruddin Jabat Pj Kades M...
18:21 - Ratusan Masyarakat Bengkal...
16:52 - Agar Kinerja Maksimal, DLH...
15:52 - Camat Bukit Batu : Beda Pi...
15:38 - Ribuan Lampion Hiasi Jalan...
07:59 - Kerusakan Taman Andam Dewi...
15:32 - Pemkab Bengkalis Alokasika...
10:58 - Diduga Akibat Sakit Tak Ku...
22:16 - Empat OPD Baru Pemkab Beng...
18:32 - 96 Desa di Bengkalis akan ...
07:39 - Hadapi Porprov di Kampar, ...
16:53 - Mantan Ketua ULP Bengkalis...
16:51 - Tinjau Program Pansimas, J...
 
Pemkab Bengkalis Mulai Evaluasi Honorer untuk "Dirumahkan"
Selasa, 12/01/2016 - 17:08:52 WIB

BENGKALIS - Rencana untuk "merumahkan" para tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) mulai ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi. Saat ini, proses evaluasi sedang berjalan yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum dan diharapan tuntas sebelum kegiatan 2016 berjalan.

"Kita perkirakan akan tuntas sebelum kegiatan tahun 2016 dimulai nanti," ujar Kabag Humas Setdakab Bengkalis, Johansyah Syafri saat ditanya terkait tindaklanjut rencana merumahkan para tenaga honorer di lingkungan Setdakab Bengkalis, Selasa (12/1/2016).

Dikataka, ratusan honorer yang bakal dinonaktifkan ini adalah sebuah konsekuensi dalam pekerjaan. Keputusan itu diambil bukan berdasarkan sentimen atau kepentingan pribadi maupun kekuasaan. Namun, lebih pada tujuan untuk mengefisienkan keberadaan honorer lewat data base dan ASN yang sudah ada.

Terlebih lagi dalam sebuah pekerjaan, sambung Johan, ada  reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). Kalau memang tenanga honorer ini tidak lagi dibutuhkan, maka pemberhentian perpanjangan kontrak dapat dilakukan, agar tidak membebani anggaran daerah.

"Keinginan untuk merumahkan ini adalah untuk honorer yang masuk dalam suatu kegiatan dari bagian tertentu. Sedangkan untuk honorer dari data base, sejauh ini tidak ada persoalan dan tetap akan diperpanjang masa kontraknya," sambung Johan.

Untuk diketahui, hal semacam ini, juga berlaku di Pelalawan, Siak dan kabupaten/kota lainnya. Tujuannya adalah sama, yakni mengurangi beban anggaran, serta untuk lebih mengefektifkan tenaga honorer maupun ASN yang sudah ada.

"Persoalan pemberhentian honorer ini, sejatinya bersifat normal dan wajar. Terlebih honorer sifatnya adalah kontrak, maka jika tidak dibutuhkan, sewaktu-waktu tenaga honorer ini bisa berhentikan," ujarnya lagi.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • APBD Inhu Tahun 2017 Sebesar Rp1,4 Triliun Disahkan Malam Hari
  • Satpol PP dan Damkar Pelalawan Aktifkan 3 Posko Keamanan dan Waspada Kebakaran
  • Pemprov Riau Segera Tetapkan Status Siaga Darurat Karlahut
  • 2017, Satpol PP Pekanbaru Stop Pelatihan Anggota
  • DPRD Pekanbaru Nilai Penganggaran Operasional Lurah hingga Ratusan Juta Tidak Tepat
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi Disclaimer Pedoman
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved