Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

10:06 - DKT Evaluasi Program dan K...
15:11 - Polbeng Sosialisasi Penera...
17:46 - Bupati Bengkalis Ikut Rako...
16:53 - AKN Bengkalis Wisuda 59 Ma...
19:29 - Bappeda Sosialisasikan SIP...
17:08 - Mobil Tabrak Motor di Simp...
16:34 - Jelang MTQ Tingkat Provins...
18:12 - Diterapkan 2020, Bappeda B...
22:17 - IPHI Kecamatan Bengkalis D...
17:57 - Sekda Bengkalis: Siapapun ...
16:16 - Nasib AK Bengkalis Masih B...
16:09 - Pasca Pelantikan Pejabat P...
15:20 - Bupati Bengkalis Minta Dia...
20:06 - Wujudkan WBK dan WBBM, Bea...
18:38 - 37 Pejabat Pengawas Dilant...
18:18 - Bupati Bengkalis Ingatkan ...
17:53 - Bupati Amril Lantik Pejaba...
17:39 - Bupati Dukung Latihan Kade...
11:58 - Riski Aril Butuh Uluran Ta...
10:28 - Hipertensi Penyakit Nomor ...
 
Pemkab Bengkalis Mulai Evaluasi Honorer untuk "Dirumahkan"
Selasa, 12/01/2016 - 17:08:52 WIB

BENGKALIS - Rencana untuk "merumahkan" para tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) mulai ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi. Saat ini, proses evaluasi sedang berjalan yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum dan diharapan tuntas sebelum kegiatan 2016 berjalan.

"Kita perkirakan akan tuntas sebelum kegiatan tahun 2016 dimulai nanti," ujar Kabag Humas Setdakab Bengkalis, Johansyah Syafri saat ditanya terkait tindaklanjut rencana merumahkan para tenaga honorer di lingkungan Setdakab Bengkalis, Selasa (12/1/2016).

Dikataka, ratusan honorer yang bakal dinonaktifkan ini adalah sebuah konsekuensi dalam pekerjaan. Keputusan itu diambil bukan berdasarkan sentimen atau kepentingan pribadi maupun kekuasaan. Namun, lebih pada tujuan untuk mengefisienkan keberadaan honorer lewat data base dan ASN yang sudah ada.

Terlebih lagi dalam sebuah pekerjaan, sambung Johan, ada  reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). Kalau memang tenanga honorer ini tidak lagi dibutuhkan, maka pemberhentian perpanjangan kontrak dapat dilakukan, agar tidak membebani anggaran daerah.

"Keinginan untuk merumahkan ini adalah untuk honorer yang masuk dalam suatu kegiatan dari bagian tertentu. Sedangkan untuk honorer dari data base, sejauh ini tidak ada persoalan dan tetap akan diperpanjang masa kontraknya," sambung Johan.

Untuk diketahui, hal semacam ini, juga berlaku di Pelalawan, Siak dan kabupaten/kota lainnya. Tujuannya adalah sama, yakni mengurangi beban anggaran, serta untuk lebih mengefektifkan tenaga honorer maupun ASN yang sudah ada.

"Persoalan pemberhentian honorer ini, sejatinya bersifat normal dan wajar. Terlebih honorer sifatnya adalah kontrak, maka jika tidak dibutuhkan, sewaktu-waktu tenaga honorer ini bisa berhentikan," ujarnya lagi.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Gempa Susulan 112 Kali Guncang Maluku Utara
  • Quartararo Tercepat Hasil FP1 MotoGP Valencia 2019, Rossi Kecelakaan
  • Pengedar Narkoba di Kampar Diamankan Polsek Bangkinang Kota, 25 Paket Sabu Disita
  • Gubri Resmi Tetapkan Ahmad Syah Harrofie Plh Sekdaprov Riau
  • Pasangan Pengantin Baik Hati Ini Makeover Gelandangan untuk Hadiri Pernikahan Mereka
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved