BENGKALIS - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau mengunjungi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis, Selasa (25/7/2023). Salah satu tujuannya guna mendiskusikan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Tim dari BPKP Riau ini diterima langsung Kepala Bappeda Bengkalis Rinto dan para pejabat struktural serta fungsional di lingkungan Bappeda Bengkalis. Pertemuan diadakan di ruang rapat Zahari Lantai II Bappeda Bengkalis dan berlangsung sekitar 2 jam dari pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB.

Mewakili Kepala BPKP Riau, Auditor Madya Desi Fatimah, mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah meraih penilaian SPIP level 3. SPIP pada hakikatnya merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan itu, Desi menyampaikan, Pemkab Bengkalis cukup intens dalam hal manajemen pengelolaan risiko dibandingkan kabupaten/kota lain. Kabupaten Bengkalis sudah memiliki Peraturan Bupati Bengkalis tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Terkait dengan pengelolaan risiko tersebut, Desi mengatakan, peran Bappeda sangat penting karena  proses implementasi penilaian sistem manajemen risiko harus dimulai dari proses perencanaan. Namun demikian, bukan berarti semuanya harus diserahkan ke Bappeda. Perangkat Daerah tetap bertanggung jawab selaku pemilik risiko, sementara Bappeda bertindak sebagai koordinator pengelola risiko.

Dalam kesempatan itu, Desi juga memaparkan tahapan-tahapan dalam menerapkan sistem manajemen risiko. Pentingnya dimulai dari perencanaan, menurut Desi, untuk mengantisipasi kemungkinan solusi risiko ini membutuhkan anggaran, sehingga bisa dimasukkan dalam saat proses penganggaran.

Sementara itu, Kepala Bappeda Bengkalis Rinto menyampaikan, untuk menerapkan pengelolaan risiko terintegrasi, butuh peran aktif semua Perangkat Daerah. Pembahasan tentang kemungkinan risiko yang akan terjadi tidak hanya bisa diselesaikan dalam ruang diskusi melainkan juga perlu ditindaklanjuti secara tertulis.

"Kadang saat diskusi satu orang itu bisa berjam-jam berbicara, tapi ketika kita minta untuk menuangkan secara tertulis, berminggu-minggu tak selesai," ujar Rinto.

Penulis: Zulkarnain
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Pererat Silaturahmi, RAPP Estate Ukui Goro Bersama Masyarakat Desa Kesuma Manchester City Pesta Gol, Fulham Tertunduk 4-0 Honda Super Cub C125 Kian Menggoda dengan Warna Baru yang Premium PPPK Guru 2023 Minta Pemprov Riau Bagikan SK Pengangkatan Mei Ini 2 Pelaku Pungli Modus Parkir di Jalan Sudirman Pekanbaru Diciduk Polisi		Jorge Martin Kuasai Sprint Race MotoGP Prancis 2024, Marquez Runner-Up APTISI Riau Hadiri Halal bi Halal dan RPP III APTISI Pusat Daftar di 6 Parpol, Dr Afni Zulkifli Optimis Tatap Pilkada Siak 2024 Besok Terakhir, Calon Gubernur dan Walikota/Bupati di Riau Jalur Independen Belum Ada yang Daftar Residivis Pencurian Besi di Bawah Jembatan Ditangkap Polisi