BENGKALIS - Kegiatan Bimbingan Teknis Dasar Garda Kawasan Perbatasan yang melibatkan 5 kecamatan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) Selasa (15/10), justru minim kehadiran camat. Dari lima kecamatan tersebut, hanya Camat Rupat, Khairunnazri yang hadir.

Ketidakhadiran para camat tersebut membuat Bupati Bengkalis yang  diwalili Asisten Pemerintahan, Hj Umi Kalsum merasa kecewa. “Seharusnya hal sepereti ini tidak terjadi, karena hanya Camat atau yang mewakili yang bisa  mengambil kebijakan,” ujarnya disela-sela memberikan sambutan Bupati.

Ketidakhadiran Camat tersebut berawal ketika Hj Umi Kalsum “mengabsen” satu persatu para camat yang masuk dalam 5 Lokpri. Kelimanya adalah Camat Bengkalis, Camat Bantan, Camat Bandar Laksamana, Camat Rupat dan  Camat Rupat Utara. Begitu diabsen, tidak satu pun camat yang hadir, sementara yang diwakili hanya Camat Bengkalis. Sekitar 15 menit kemudian, Baru Camat Bantan diwakili Sekcam Taufik Hidayat hadir dan menyusul Camat Rupat Khairunnazri.

Dalam kesempatan itu, Umi mengatakan, ketidakhadiran para Camat ini menjadi catatan tersendiri, dan akan dilaporkan ke Bupati Bengkalis.

Dalam sambutannya, Umi mengatakan, belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan, kurangnya pengawasan arus barang dan orang serta minimnya penyediaan sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan merupakan permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah negara indonesia termasuk Kabupaten Bengkalis. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, maupun wilayah lain yang relatif lebih maju.

Dikatakan, untuk memperkuat manajemen lintas batas negara, khususnya di sepanjang garis batas dan mendukung penanganan masalah di kawasan perbatasan, diperlukan langkah-langkah yang lebih nyata dengan penguatan peran dukungan masyarakat dalam pengelolaan perbatasan melalui pembentukan garda batas yang diikuti dengan pelaksanaan pelatihannya. Dengan demikian, kegiatan manajemen lintas batas negara yang pelaksanaannya didukung oleh keberadaan garda batas yang efektif merupakan manifestasi dari paradigma baru dalam mengelola perbatasan.

"Untuk itu, kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan bimtek dasar garda batas kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 ini. Mudah-mudahan bimtek ini akan menghasilkan personil yang berperan sebagai pendukung dan membantu pemerintah dalam menjaga memelihara dan menggerakkan pembangunan kawasan perbatasan. Melalui keikutsertaan dalam menjaga dan memelihara tanda batas, menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing, menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan, memelihara suasana yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan, menyediakan informasi terkini situasi dan kondisi kawasan perbatasan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa/kelurahan," jelasnya.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
BBPOM Pekanbaru Temukan Ribuan Kardus Kosmetik dan Obat Ilegal di Bekas Gudang Semen Usai Resmikan Sekretariat GPM-IKM Riau, Ade Hartati Bulatkan Tekat Maju Pilkada Pekanbaru 2024 Sekjen PWI Riau Ultah ke-37, TAF Harap Doni Dwi Putra Beri Inspirasi untuk Jurnalis Muda DPRD Dumai Gelar Paripurna Laporan Hasil Kerja Pansus B dan C Terkait 2 Ranperda Bupati Alfedri harap Lulusan SMK Yamatu Siak Bisa Langsung Kerja		UKW Angkatan XXIII PWI Riau Digelar, Ini Pesan Kapolda Irjen Pol M Iqbal Ngeri! Bus TMP Pekanbaru Tetap Beroperasi Meski Pintu Tak Bisa Ditutup Sempurna Komisi IV DPRD Pekanbaru Geram PT Sumatera Kemasindo Tak Kooperatif Bupati Siak: Jadikan Momentum MTQ ke-42 Riau Sebagai Ajang Uji Kompetensi Bengkalis Songsong Jembatan Megah, Ini Instruksi Bupati Kasmarni untuk PUPR