Adapun kementerian dan lembaga dimaksud seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Usaha Milik Negara, Bappenas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

Keberadaan tim studi yang dikoordinir Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman tersebut dalam rangka mengumpulkan data dan informasi serta meninjau langsung sejumlah lokasi abrasi yang terjadi di pulau Bengkalis. Beberapa lokasi abrasi yang akan ditinjau tersebut yakni di Desa Meskom (Kecamatan Bengkalis), Desa Muntai dan Jangkang (Bantan). Peninjauan tersebut akan dilakukan Kamis (4/7).

Mewakili rombongan tim studi, Sri Fatkhiati Sadiah (dari Kemenko Bidang Kemaritiman) saat ditemui disela-sela acara temu ramah di Wisma Daerah Sri Mahkota, Rabu malam (4/7) menjelaskan, tim studi yang datang ke Kabupaten Bengkalis tersebut untuk melihat langsung kondisi lapangan, sehingga dapat disampaikan apa masalah yang terjadi dan bagaimana solusi secara terpadu mengatasi hal ini.

“Kita menurukan tim sebanyak 26 orang. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat care (peduli) terhadap semua daerah yang ada di Indonesia,” ujar Sri seraya mengatakan tim studi itu dibentuk atas arahan Menko Bidang Kemaritiman.

Dia mengatakan, studi (penelitian) yang akan dilakukan tim tersebut tidak hanya melakukan penelitian masalah lingkungan. Tetapi juga melakukan studi sosial dan fisik, karena sesuai dengan arahan dari Menko Bidang Kemaritiman, juga harus ada edukasi kepada masyarakat

Masih menurut Sri, hasil studi yang dilakukan tersebut akan dipersentasikan kepada Menko Bidang Kemaritiman pada pertengahan bulan ini juga. Yakni antara tanggal 15-18 Juli 2019.

Sementara itu, Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang diwakili Sekretaris Daerah H Bustami HY dalam sambutannya menjelaskan, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang sebagian wilayahnya terjadi abrasi.

“Karena secara nasional abrasi tersebut sangat berpengaruh terhadap batas negara kita, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat berharap Pemerintah Pusat dapat segera mengatasi hal tersebut,” harapnya seraya memberikan apresiasi atas kedatangan tim studi itu.

Kepada seluruh Perangkat Daerah terkait, Bustami minta agar dapat membantu kelancaran tugas tim studi tersebut selama mereka berada di daerah ini. “Berikan informasi terkait yang dibutuhkan secara lengkap dan benar. Bukan hanya data primer, tetapi juga data skunder yang diperlukan tim studi yang dikoordinir Kemenko Bidang Kemaritiman ini,” ujarnya.

Penulis : Zulkarnaen

Editor : Fauzia