Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

17:23 - Bapenda Bengkalis dan BNI ...
12:02 - Hari Pertama di Madinah, J...
19:56 - Sempena Hari Jadi ke-507, ...
19:42 - 15 Bus Berangkatkan 445 JC...
13:20 - Gubernur Riau dan Menko Ma...
15:33 - Bupati Lepas JCH Bengkalis...
15:23 - Pastikan Progres Pekerjaan...
15:05 - Bupati Amril Mukmin Dukung...
15:13 - Kepala BRG Kunjungi Siak K...
14:50 - 104 Perangkat Desa di Beng...
19:34 - Beban Kerja Besar, Distan ...
15:28 - Jelang Berangkat, JCH Beng...
15:45 - Bupati Bengkalis Lepas 18 ...
14:58 - Empat KBM Polbeng Lolos Pe...
05:23 - BSSR Bengkalis Diusulkan J...
16:33 - Kemenko Bidang Kemaritiman...
16:10 - Bengkalis Darurat Narkoba,...
20:38 - Tim Bentukan Menko Maritim...
16:25 - Hari Kedua AOE 2019, Stand...
05:46 - Tinjau Persoalan Abrasi di...
 
Permendagri 65/2017 Berubah, Bupati Amril Ajukan Perubahan Perda Pilkades
Rabu, 19/06/2019 - 15:47:44 WIB
  Bupati Amril Mukminin dengan Ketua DPRD Bengkalis H Abdul Kadir.
Bupati Amril Mukminin dengan Ketua DPRD Bengkalis H Abdul Kadir.
TERKAIT:

BENGKALIS – Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk menggantikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Perubahan Perda tersebut dilakukan karena adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Penyampaian Ranperda perubahan Perda tentang Pemilihan Kepala Desa itu, dilakukan Bupati bersamaan dengan penyampaian LKPj dan LPP APBD tahun 2018, dalam sidang paripurna DPRD Bengkalis yang berlangsung Selasa (18/6/2019) lalu. Bupati Amril Mukminin langsung menghadiri sidang tersebut sementara sidang dipimpin oleh Ketua  DPRD Bengkalis H Abdul Kadir.

Amril Mukminin mengatakan, ada beberapa aturan yang akan dilakukan (diajukan) perubahan. Yakni, Pertama, Pasal 4 ayat (1). Semula Pasal 4 ayat (1) berbunyi: “Bupati membentuk panitia pemilihan di tingkat desa”, berubah menjadi: “Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati”.

Kedua, ketentuan huruf G Pasal 23 dihapus. Semula huruf g Pasal 23 tersebut berbunyi: “Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Klausul tersebut dihapus.

Ketiga, Pasal 41 dilakukan penambahan satu ayat,  yang berbunyi: “Pengaturan tentang TPS khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati”.

Keempat, perubahan pada Pasal 46 terkait dengan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu orang, pada Pasal 46 ayat (4) dan ayat (5)-nya dihapus dan dijadikan  satu ayat saja.

Adapun bunyi ayat tersebut adalah:”Pengaturan dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu orang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati”.

Kelima, diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 Bab, yaitu BAB VA dan 6 Pasal baru yakni Pasal 57a, Pasal 57b, Pasal 57c, Pasal 57d dan Pasal  57e. Aturan yang disisipkan adalah mengenai pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.

Keenam, Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi: “Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa diberhentikan dengan hormat oleh Bupati”.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Terima SK DPW LSM Amarah Riau, Miswan Diminta Putuskan Mata Rantai Koruptor di Riau
  • Bappebti Hentikan Seminar PBK Illegal "Bincang Bisnis OctaFX Explorer" di Yogyakarta
  • Mau Kuota 60 GB dan Gratis Telepon Semua Operator, Ini Pilihan Paket New Freedom Indosat Ooredoo
  • Polsek Bangko Amankan Pelaku Sabu di Kebun Sawit
  • Tekan Angka Stunting, Koramil 05/Kampar Kiri Hadiri Rapat Lintas Sektoral
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved