Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:15 - 100 Anak Ikuti Program Kar...
14:08 - Tambah Pengetahuan, LPTQ B...
18:57 - Atasi Abrasi di Bengkalis,...
12:17 - Mei 2019, BPDB Bengkalis T...
17:29 - Selama Mei, BPBD Kabupaten...
16:12 - Pemkab Bengkalis Komit Ban...
15:33 - Amril: Halalbihalal Perera...
15:47 - Permendagri 65/2017 Beruba...
16:40 - Bupati Bengkalis Instruksi...
16:06 - IPRY-KB Sabet 3 Medali di ...
14:51 - 228 PNS Pemkab Bengkalis a...
14:38 - Pengguna Jasa Penyeberanga...
17:21 - MS Staf Dishub Tertangkap ...
16:57 - Rumah Bantuan Pemkab Bengk...
14:47 - Gubri Tinjau Rencana Pemba...
18:34 - Selama Lebaran, 5.709 Kend...
17:44 - Operasi Ketupat Muara Taku...
22:54 - 53 Desa di Bengkalis Disan...
16:55 - Sebelum Pelantikan DPRD Ba...
16:08 - Bengkalis Bebas Wabah Monk...
 
Sebelum Pelantikan DPRD Baru, Pemkab Targetkan APBD-P 2019 Sudah Disahkan
Rabu, 12/06/2019 - 16:55:17 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Sebelum Pelantikan DPRD Baru, Pemkab Targetkan APBD-P 2019 Sudah Disahkan
  •  

    BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis mentargetkan Perda APBD Perubahan 2019 sudah disahkan sebelum pelantikan anggota DPRD yang baru. Saat ini Pemkab sedang dalam proses inventarisir perubahan-perubahan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

    Demikian disampaikan Sekretaris Daerah, H Bustamy HY kepada wartawan beberapa waktu lalu. “Sesuai dengan ketentuan, APBD Perubahan sudah harus disahkan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Ini berarti bulan September APBD Perubahan sudah harus disahkan,” ujar Busamy.

    Dikatakan, pengesahan APBD-P lebih cepat juga untuk menghindari kemungkinan banyaknya agenda yang bakal dilaksanakan oleh anggota dewan baru. Biasanya mereka akan mengikuti pembekalan, kemudian menyusun alat kelengkapan dewan termasuk pemilihan pimpinan DPRD.

    "Ini semua tentu akan makan waktu, dan kalau September (APBD-P) tidak disahkan, maka bisa terjadi nanti pengesahan APBD-P akan terlambat,” ujarnya.

    Terkait dengan persiapan pembahasan RAPBD-P 2019,  Bustamy mengatakan, salah satu syarat untuk mengusulkan APBD Perubahan 2019 adalah setelah mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kemudian LHP BPK tersebut dijadikan dasar untuk usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPJ) APBD TA 2018.

    "Setelah Perda pertanggungjawaban tersebut disahkan dan keluar, maka kita akan usulkan Perubahan APBD TA 2019 ke DPRD Bengkalis. Apakah di sisi pendapatan ada pertambahan atau berkurang dan di sisi belanja apakah ada bertambah atau berkurang, intinya perubahan," ujar Bustamy lagi.

    Seiring dengan  sudah berakhirnya libur bersama sempena Idul Fitri, Bustamy mengatakan, Pemkab akan mengusahakan secepatnya mempersiapkan segala sesuatu untuk usulan APBD-P 2019. Termasuk Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2018 ke DPRD. 

    Penulis : Zulkarnaen
    Editor : Fauzia


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Peringatan HANI 2019, Bupati akan Resmikan Kiyap Jaya Jadi Desa Bebas Narkoba
  • Perwakilan Massa Curvanord Temui Pejabat Pemprov, Harus Selsaikan dalam 30 Menit
  • Dewan Sesalkan Walikota Tak Hadir di Serangkaian Kegiatan HUT Pekanbaru
  • Langgar Perda, Identitas Warga Pekanbaru akan Diblokir
  • Bupati Suyatno Pimpin Rapat Persiapan Keberangkatan CJH
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved