Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

16:24 - MTQ ke-44 Kabupaten Bengka...
13:12 - Bahas Karhutla, Bupati Ben...
15:47 - Khairul Umam Jadi Ketua Se...
15:29 - September Ini Akibat Karhu...
06:10 - Dibuka 20 September, Pemba...
21:26 - Kabupaten Bengkalis Juara ...
20:10 - RSUD Bengkalis Berikan Pel...
15:53 - Memiliki Banyak Manfaat, B...
15:28 - Perbaikan Jaringan Listrik...
16:30 - DPMPSP Bengkalis Bahas Sta...
16:05 - Pelajar SMAN 1 Bantan Waki...
15:33 - Realisasi Fisik Belanja La...
15:17 - Kabut Asap Kian Pekat, BPB...
17:37 - Kerjasama dengan Dinas Ket...
16:23 - Semua Tahapan sudah Dilalu...
15:42 - Pemadaman Bergilir Terus B...
15:15 - Cegah Stunting, 56 Peserta...
17:38 - Dinsos Bengkalis Serahkan ...
19:09 - Mahasiswa Kukerta Unri Kem...
16:48 - UAS dan Salman Amrillah Ak...
 
Tak Sampaikan LHKPN, TPP 27 Pejabat Pemkab Bengkalis Bakal Dipotong
Minggu, 12/05/2019 - 15:55:39 WIB

BENGKALIS – Sebanyak 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan  mendapatkan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sanksi tersebut dijatuhkan menyusul ketidakpatuhan mereka dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) H Bustami kepada wartawan, Minggu (12/5/3029). “Sikap tegas ni kita lakukan karena jauh-jauh hari sudah kita sampaikan,” ujar Bustami.

Dikatakan, data terakhir Maret 2019, yang menyampaikan hanya 60%. Namun setelah informasi pemotongan TPP ini akan dilakukan, menjadi naik, hingga April terakhir ini menjadi hampir 90% yang melapor. “Untuk laporan tahun 2018 tidak ada lagi penambahan waktu untuk menyampaikan LHKPN. Jadi menyisakan sekitar 11,4% lagi dan ini yang akan dipotong TPP-nya,"  ujar Bustami lagi seraya menambahkan untuk tahun depan bukan LHKPN saja, tetapi juga Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sejalan.

Bustami mengatakan, total penyelenggara negara  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ada 228 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 88,6 persen sudah menyampaikan LHKPN ke KPK. Sisanya ada 11,4% atau sekitar 27 orang yang tidak patuh. “Dari 27 orang ini tidak ada kepala perangkat daerah, karena seluruh kepala perangkat daerah sudah menyerahkan LHKPN,” kata Bustami.

Dikatakan, sanksi terhadap ASN tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan bupati yang ada. Bagi penyelenggara negara yang tidak patuh akan dilakukan pemotongan terhadap TPP bersangkutan.

Untuk diketahui, periode atau penyampaian LHKPN berdasarkan pada berkala, saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali dan batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.

Kemudian saat penyampaian LHKPN berdasarkan periode Perubahan Jabatan, yaitu saat penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara (PN) setelah berakhir masa jabatan/pensiun. Dan, batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun.

Bagaimana bila PN melapor lewat dari 31 Maret? Selama PN melapor pada tahun yang sama, LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN terlambat melapor. Tetapi apabila telah berganti tahun, PN akan dinyatakan tidak patuh. 

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kadis LHK Riau: Kami Tidak Tahu Perusahaan Itu Terkena Sanksi, Penilaian Jalan Terus
  • E- Samsat Kepri Resmi Diluncurkan melalui E-Channel Bank Riau Kepri
  • Bupati Sukiman Bangga Wisata Hutan Air Panas Sudah Mulai Dilirik Wisatawan
  • Unjuk Rasa Ricuh Lagi, Pagar Besi Mapolda Riau Roboh, 13 Mahasiswa dan 7 Aparat Terluka
  • Penanganan Kasus Karhutla Tak Maksimal, Kapolri: Kapolda, Kapolres dan Kapolsek Saya Out
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved