Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

16:04 - Hingga 2018, Total DD untu...
06:10 - Regu Fahmil Putra dan Putr...
11:12 - Gerakan Taat Pajak, 25 Per...
16:10 - Bengkalis Raih Terbaik 2 S...
17:08 - DIPA Bengkalis 2019 Mening...
17:29 - Bupati Bengkalis Terima Pe...
17:23 - Bupati Amril Minta Perangk...
16:55 - Sofyan Nakhodai IKA STIT, ...
17:53 - Temu Ramah IKKKM dan Mubes...
16:34 - Mendag Teken Prasasti, UPT...
16:24 - Desember Ini, Baznas Laksa...
13:09 - Jalan Pematang Duku Timur ...
18:09 - Sempat Tertunda, Gaji 68 B...
17:50 - Yuhelmi: Seluruh Kades Ter...
17:41 - Senin Depan, Bupati Terima...
18:41 - Selama November, BPBD Tang...
14:56 - Terkait Pernyataan Ilegal,...
13:11 - Bupati Amril Mukminin Teri...
16:54 - 42 Pimpinan OPD Partisipas...
08:47 - Bupati Bengkalis Keluarkan...
 
Timbulkan Banyak Persoalan, BLJ Sebaiknya Dibubarkan
Minggu, 22/07/2018 - 17:43:53 WIB
PT BLJ
PT BLJ
TERKAIT:

BENGKALIS – PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebagai sebagai satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebaiknya dibubarkan saja. Perusahaan semi plat merah yang sudah menghabiskan APBD sebesar Rp426 miliar lebih ini bukan menguntungkan daerah, malah sebaliknya banyak menimbulkan persoalan.

“Dengan investasi sebesar ini dan apa yang telah disumbangkan PT BLJ sebagai BUMD Pemkab Bengkalis, sangatlah jauh daripada berimbang. Malah banyak menimbulkan persoalan,” ujar Sekretaris Badan Anti Korupsi (BAK) LIPUN Bengkalis, Wan Mhd Sabri kepada wartawan, Minggu (22/7).

Wan Sabri yang juga menjabat   Ketua KOMBS (Komite Masyarakat Bukit Batu Siak Kecil) ini mengatakan, sejak pertama kali didirikan pada tahun 2001, PT BLJ sudah berkali-kali ganti nakhoda. Pertama kali dalam rentang waktu 2002 – 2003, direktur PT BLJ dijabat oleh Yan Haris, kemudian berturut-turut Bukhari SE, Plt. M Milchan, Drs Munzir Bey, dan Pj. Dirut Muhibuddin.
            
Pada tahun 2009 – 2011, jabat direktur di-Plt. kan kepada komisaris mulai dari H Mukhlis hingga Zakaria Yusuf. Baru pada tahun 2011, jabatan direktur defenitif diserahkan kepada Yusrizal Handayani. “Terakhir sejak 2015 sampai sekarang dipegang oleh Abdul Rahman,” kata Wan Sabri.
            
Walau jabatan direktur terus berganti, sambung Wan Sabri, persoalan yang melilit perusahaan milik Pemkab Bengkalis ini tak kunjung tuntas. Bahkan sangat disayangkan, Pemkab tak melakukan apa yang direkomendasikan oleh BPK RI pada Maret 2007. Audit BPK tersebut merekomendasikan agar menempatkan orang-orang profesional dan bukan PNS apalagi PNS yang menduduki jabatan penting pelayanan publik sebagai Komisaris di PT BLJ yang berdampak kepada pengawasan yang tidak optimal.

Masih menurut Wan Sabri, aset yang dimiliki BLJ tidak ada nilai sama sekali, seperti Rice Processing Complex (RPC) di Desa Sepotong Kecamatan Siak kecil justru membebani neraca PT BLJ karena penyusutannya. Sedangkan pabrik pengolahan padi tersebut tak memiliki nilai ekonomis akibat dari posisi pabrik berada pada tanah milik pemda yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemkab Bengkalis.

“Pabrik tersebut menjadi barang rongsokan tidak bisa digunakan sama sekali. Begitu juga aset lainnya yang merupakan barang tak bergerak seperti SPBU juga terletak pada lahan milik pemkab Bengkalis, sehingga tak bisa dinilai sebagai aset. Karena jika ada yang mau mengakuisisinya hanya ada izin dan beberapa barang yang sulit dinilai secara ekonomis,” papar Wan Sabri.

Dikatakan, investasi Pemkab Bengkalis yang hampir setengah trilliun rupiah itu malah sudah menjadikan beberapa dirutnya narapidana bahkan ada yang DPO. Bahkan PT BLJ tahun 2017 neracanya dalam kondisi minus Rp1,6 miliar rupiah, sedangkan putusan pengadilan terhadap pesangon karyawan harus dibayarkan. 

“Jadi dari analisa keadaan BUMD PT BLJ ini, saya menyarankan kepada Pemkab Bengkalis untuk membubarkannya dan membentuk BUMD baru dan menghibahkan semua aset PT BLJ yang ada sekarang berikut tanah-tanahnya, serta Pemkab sebagai owner PT BLJ membayarkan seluruh hutang PT BLJ serta menagih piutang yang masih ada,” ujar Wan Sabri seraya mengatakan, untuk menutupnya Pemkab bisa melaksanakan sesuai UU perseroan terbatas (PT)  No  40 Tahun 2007 dan Perda 46 Tahun 2001 tentang pendirian BUMD PT BLJ daripada mempertahankan keberadaan PT BLJ ini menjadi beban, bahkan memberikan ketidakpastian terhadap karyawan yang sampai saat ini masih menunggu pesangon. 

Penulis: Zulkarnaen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Mulai 2019, Garuda Indonesia Buka Rute Pekanbaru - Medan
  • Hingga 2018, Total DD untuk Bengkalis Rp350 Miliar Lebih
  • Hotel Furaya Rayakan HUT ke-25, Karyawan Terbaik Dapat Bonus Tour ke Luar Negeri
  • Ciptakan SDM Sawit Handal, ST2P akan Diubah Jadi Sekolah Tinggi Teknologi Kelapa Sawit Indonesia
  • Batal Dilaporkan, Kapitra Dapat Teguran Ketum PDI-P agar Hormati SBY
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved