BENGKALIS - Untuk mewujudkan pemilih yang cerdas dan berintegritas dalam meningkatkan pendidikan berpolitik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis telah melakukan sejumlah langkah dengan melaksanakan sosialisi terhadap peraturan perundang-undangan dalam menghadapi sejumlah pesta demokrasi, diantaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Riau, Pemilihan Legistlatif (Pileg) dan juga Pemilihan Presiden pada tahun 2019.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bengkalis salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran penting dalam bidang pembangunan politik di Negeri Junjungan ini, peran tersebut dengan memberi bantuan keuangan kepada partai politik yang mempunyai wakilnya di DPRD sesuai perundangan-undangan yang berlaku yang ditujukan untuk pendidikan politik masyarakat dan dukungan kesekretariatan

Peran lainnya dengan memberikan dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berupa hibah kepada KPU Bengkalis. Selain itu melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik yang ada di kecamatan dan melasanakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam bentuk media cetak berupa baliho dan spanduk yang ditempatkan di 11 kecamatan.

"Proses politik yang diikuti masyarakat dinilai sebagai salah satu bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana pendidikan politik itu yang sesungguhnya," ujar Kepala Badan Kesbangpol Bengkalis Drs. H. Hermanto Baran, MM.

Selain itu kata Hermanto, Keberadaan partai politik saat ini berperan dalam menghimpun aspirasi, artikulasi dan agresi kepentinngan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Selain memilki fungsi, partai politik juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat indonesia dan khususnya masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Dikatakannya lagi bahwa selain itu juga Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal meningkatkan kehidupan berdemokrasi telah melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru dibidang politik yang khusus ditujukan kepada masayarakat dan pengurus partai politik yang ada di seluruh kecamatan pada tahun 2017 yang lalu. Kegiatan tersebut diarahkan untuk dapat mewujudkan masyarakat pemilih yang cerdas dan berintegritas.

"Untuk tahun 2017 yang lalu kita sudah membuat program terhadap sosialisasi ini yang dilaksanakan di 8 kecamatan, tujuan sosialisasi ini kepada masyarakat dan pengurus partai politik, akan tetapi tahun 2018 ini tidak dilaksanakan lagi karena keterbatasan anggaran," jelasnya lagi.

Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 ini, Pemkab Bengkalis mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang duduk dalam kepengurusan partai politik di Kabupaten Bengkalis maupun sebaliknya untuk turut berperan menciptakan kehidupan berpolitik yang sejuk dan damai, serta turut andil dalam membangun semangat persatuan dan kesatuan di Negeri Junjungan ini.

Untuk menjalankan peran partai politik tersebut, mantan Kabag Humas Setkab Bengkalis ini mengharapkan dalam melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah kepada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan pengelolaan akuntabilitas pegelolaan partai politik, Pemkab Bengkalis dalam hal ini telah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagai salah satu sumber keuangan bagi partai poltik tersebut.

"Penggunaan bantuan dana partai politik tersebut sedikitnya 60 persen diperuntukan untuk pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat," ujar Hermanto.

Tujuan lainnya juga untuk untuk meningkatkan partispasi politik dan inisitif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bupati Bengkalis dalam beberapa kesempatan kata Hermanto juga menghimbau kepada masyarakat untuk menyukseskan Pilgubri yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang dan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Selain itu masyarakat diminta untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

“Beda pilihan boleh saja, tetapi kita harus tetap menjaga persatuan di Kabupaten Bengkalis ini, dan masyarakat kita harapkan juga bisa memperoleh informasi dengan tepat terkait Pilgubri ini,” pintanya.

Selain Kesbangpol kerjasama sosialisasi lainnya juga dilakukan oleh KPU Bengkalis terkait Pilgubri ini dengan menggelar berbagai kegiatan seperti helat seni budaya dilapangan tugu Bengkalis, festival layang wow yang dilaksanakan dilapangan pasir, Touring jelajah sosialisasi Pilkada.

“Kita hanya bersifat dukungan yang melaksanakan nanti KPU, tetapi sosialisasi lainnya juga kita lakukan dengan memasang sejumlah spanduk di sejumlah kecamatan dan diharapkan peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya meningkat,” harapnya lagi.

Untuk Pilgubri ini Kesbangpol Bengkalis tidak memilki kewenangan lagi seperti dahulu dan sepenuhnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis, sifatnya hanya bersifat himbauan dan dukungan saja.

Untuk data jumlah pemilih pada Pilgubri ini Kesabngpol juga memilki data terhadap jumlah pemilih sesuai data yang ada di KPU, sebanyak 356.530 pe,ilih yang tergabi 182.864 pemilih laki-laki dan 173.666 pemilih perempuan di 11 Kecamatan yang ada.

“Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bagian dari kegiatan pendidikan politik,” kata Hermanto lagi.

Pentingnya Pendidikan Politik untuk Menciptakan Demokrasi yang Berkualitas

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir  mengatakan bahwa sosialisasi dalam pendidikan berpolitk khususnya di Kabupaten Bengkalis perlu dilaksanakan dengan tujuan membangun pengetahuan politik bagi pemilih pemula (pelajar), dan  menumbuhkan kesadaran politik serta  meningkatkan partisipasi politik.Sesuai dengan PKPU No. 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sosialisasi Partai Politik di Kecamatan Rupat

Selain itu Politisi PAN Bengkalis ini mengharapkan pendidikan politik dalam sistem yang berdemokratis menempatkan pendidikan politik pada posisi yang sangat sentral, karena untuk mendidik warga negara tentang tanggung jawab sebagai anggota civil society.

"Pendidikan tersebut berlaku sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri, bukan hanya dilakukan lingkungan pendidikan formal seperti sekolah semata, tetapi juga meliputi keluarga dan lingkungan sosial," tandasnya lagi.

Abdul Kadir juga mengatakan bahwa masalah mengenai perpolitikan yang berhubungan dengan kepemiluan sangat kompleks sehingga masyarkat dituntuk untuk memiliki pengetahuan yang lebih tentang masalah politik. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mencerdaskan rakyatnya dan Partai Politik seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik Bahwa Partai Politik mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan pendidikan Politik kepada Masyarakat.

Selain itu  pendidikan politik  bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi poltik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya.

“Pencerahan terkait pendidikan politik perlu ditingkatkan lagi, KPU bisa bekerjasama dengan dinas terkait yang ada di daerah untuk saling mengisi dan saling mendukung program pendidikan politik ini sehingga kedepan diharapkan masyarakat mampu menggunakan hak-hak politiknya dengan baik,” ujar Ketua DPRD Bengkalis ini.

Abdul Kadir juga mengharapkan bahwa aspek yang terpenting adalah bahwa bentuk pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik. Selain itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri  yang tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara.

Abdul Kadir
Sementara itu salah seorang tokoh muda masyarakat Kecamatan Bukit Batu Zulfan Mahendra menilai pendidikan politik terhadap masyarakat harus terus digalakkan oleh stake holder yang ada, hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memahami arti dari pendidikan dari sebuah politik salah satunya dalam penyelenggaraan Pilgubri dalam beberpa bulan lagi.

Instansi terkait baik itu KPU maupun Kesbangpol harus proaktif melakukan sosialisasi ke masyarakat dan hal ini perlu dilakukan agar kesadaran masyarakat dalam memberikan hak pilihnya bisa  digunakan secara baik dalam memilih seorang pemimpin.

“Sosilaisasi itu tidak hanya dilakukan melalui pertemuan saja, tetapi bagaiaman stake holder yang ada bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar memberikan hak pilihnya, dan mengerti arti dari pendidikan sebuah politik khususnya di Kabupaten Bengkalis ini,” harapnya lagi.(Adv/Alfisnardo)